Penggunaan Anggaran Desa Turus Diduga Dikuasai Kades dan Banyak Kejanggalan
KEDIRI, Mediasuarapublik — Realisasi program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, menjadi fokus utama penelusuran lapangan yang dilakukan Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) Suliono, S.H., bersama Tim Investigasi ABJI dan Media Suara Publik Group.
Dalam pertemuan itu, Kepala Desa Turus memaparkan pelaksanaan program ketahanan pangan yang bertumpu pada sektor peternakan dan pertanian, meliputi pengadaan kambing, budidaya tebu, serta ternak ayam. Namun, keterangan mengenai program ketahanan pangan tersebut menyisakan sejumlah ruang pertanyaan ketika disandingkan dengan dokumen realisasi anggaran desa, terlebih saat kepala desa enggan memberikan rincian atas penggunaan pos-pos anggaran lainnya.
Menyikapi sikap kepala desa yang belum bersedia merinci pos pembiayaan lain tersebut, Suliono, S.H. memaparkan temuan data realisasi anggaran yang dihimpun tim investigasi. “Berdasarkan data yang kami miliki, Desa Turus ini pada tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp 956.318.000,00 yang seluruhnya telah tersalurkan. Sesuai data tersebut, penggunaan anggaran fisik dan ketahanan pangan dialokasikan ke dalam sebelas pos kegiatan,” ujar Suliono, Rabu (18/11/26).
Suliono menjelaskan, dalam dokumen Penggunaan Anggaran Fisik dan Ketahanan Pangan tersebut tercatat pos Penyertaan Modal BUMDes dengan keterangan Penyertaan Modal Desa senilai Rp 235.850.000,00. Selain itu, terdapat lima pos di bawah nomenklatur kegiatan Rehabilitasi, Peningkatan, dan Pengerasan Jalan Desa yang memuat keterangan Pembangunan Gedung Tapos sebesar Rp 119.104.000,00, Operasional TPS3R sebesar Rp 45.000.000,00, Peningkatan Jalan Desa sebesar Rp 32.775.000,00, pemeliharaan sarana prasarana (sarpras) Rp 10.000.000,00, serta Lingkungan Hidup Rp 5.000.000,00.
“Di dalam data yang sama juga tercantum tiga pos kegiatan Poster, Baliho, dan Lainnya atas Informasi APBDes serta LPJ kepada masyarakat, yang masing-masing berketerangan Honor Operator IT sebesar Rp 48.000.000,00, jaringan Wifi Rp 4.768.400,00, dan banner Rp 1.996.560,00. Tercatat pula kegiatan Jumlah Frekuensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel atau penyandang disabilitas dengan keterangan Pembentukan BUMDes sebesar Rp 3.650.000,00, serta Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa dengan keterangan tiga persen Anggaran Rumah Tangga Kepala Desa senilai Rp 25.275.000,00,” papar Suliono.
Dinamika program ketahanan pangan

Sebelumnya, dalam keterangannya saat ditemui langsung di lapangan, Kepala Desa Turus menjelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan 2025 dialokasikan untuk pengadaan ternak kambing, budidaya tebu, dan ternak ayam. Pada program pengadaan kambing, pemerintah desa awalnya mengusulkan 100 ekor, tetapi realisasi pembeliannya sekitar 80 ekor dengan estimasi biaya sekitar Rp 60 juta.
Kandang yang digunakan merupakan aset pengadaan tahun sebelumnya. Namun, dalam perkembangannya, populasi kambing tersebut menyusut hingga tersisa kurang dari 60 ekor akibat kematian dan kendala pemeliharaan yang hanya ditangani oleh dua orang pekerja.
“Yang kemarin saya usulkan ada 100 (ekor). Karena mati dan semuanya, menurunnya drastis. Pembiayaan dan semuanya kan fluktuasi, harusnya pembiayaan kambing ya ke kambing. Kami ini pekerjaan dua orang,” ujar Kepala Desa Turus saat memberikan penjelasan di lapangan.
Selain kambing, anggaran ketahanan pangan juga diarahkan untuk budidaya tebu dengan estimasi biaya sekitar Rp 50 juta serta pengembangan ternak ayam. Lahan yang digunakan untuk menanam tebu merupakan lahan milik perangkat desa yang disewa selama satu tahun. Dari hasil panen satu tahun tersebut, usaha tebu disebut menghasilkan sekitar Rp 50 juta yang rencananya baru akan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Yang kambing itu sekitar (Rp) 60 (juta), tebu sekitar (Rp) 50 (juta), dan yang lain tebu terus ayam. Lahannya milik perangkat, kami sewa sekitar satu tahun. Berkelanjutan. Minggu depan kami PAK. Apa yang kami hasilkan dari satu tahun itu kami laporkan ke Bapak BPD,” katanya.
Seluruh unit usaha ketahanan pangan tersebut disampaikan berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diketuai oleh Pak Hadi, yang sehari-hari juga berprofesi sebagai guru pengajar di sebuah Madrasah Tsanawiyah (MTs). Alur keuangan hasil usaha pun diklaim masuk ke kas BUMDes terlebih dahulu sebelum dilaporkan secara berjenjang.
Enggan merinci anggaran
Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai sejumlah pos anggaran di luar ketahanan pangan termasuk pos operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) sebesar Rp 45 juta Kepala Desa Turus sempat menyangkal telah menerima dana operasional TPS3R pada tahun anggaran 2025. Ia juga mempertanyakan asal rincian data anggaran yang dimiliki tim investigasi dan meminta agar pembahasan detail dilakukan dalam forum bersama BPD.
“2025 belum, kami belum dapat dana itu. Saya minta terperincinya dana ini dari anggaran dari siapa. Sebelumnya monggo nanti kita duduk bersama sama BPD dan semuanya kami jelaskan,” ucap Kepala Desa Turus.
Kendati belum bersedia memaparkan rincian pos-pos anggaran lainnya dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran desa. “Aku mau tanggung jawab dalam semua hal. Jenengan aliansi sebagai LSM dan semuanya, monggo saya serahkan. Aku satu persen pun insyaallah dapat kami tanggung jawabkan,” tegasnya.
Presiden ABJI Suliono, S.H. menyayangkan upaya konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan mendetail terkait dugaan ketidaksesuaian pencatatan pos anggaran tersebut belum terjawab tuntas di lapangan. Menurut Suliono, kepala desa berdalih belum melakukan koordinasi internal bersama BPD dan unsur terkait lainnya.
“Saat kami melakukan penelusuran langsung di lapangan dan meminta penjelasan rinci terkait pos-pos anggaran lainnya, Kepala Desa enggan merincikan penggunaan anggaran tersebut. Alasannya, pihak desa belum melakukan koordinasi dengan BPD dan unsur lainnya,” ujar Suliono.
Sementara itu ada catatan lain, keterangan mengenai sisa populasi ternak tersebut turut memunculkan dugaan lain dari hasil penelusuran tim di lapangan. Suliono, S.H. mengungkapkan, pihaknya menerima informasi dari salah satu narasumber yang menyebutkan bahwa puluhan ekor kambing yang berada di kandang desa tersebut diduga merupakan kambing titipan.
“Selain penjelasan dari kepala desa, kami juga mendapat keterangan dari salah satu narasumber yang mengatakan bahwa kambing yang ada di kandang sebanyak 60 ekor itu adalah kambing titipan. Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, informasi ini tentu menjadi catatan penting untuk diverifikasi agar jelas status kepemilikan ternak dalam program ketahanan pangan tersebut,” ungkap Suliono.
Ia menambahkan, meski tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa seharusnya dapat disampaikan secara terang kepada masyarakat. “Alasan belum berkoordinasi dengan BPD membuat rincian penggunaan anggaran itu belum bisa dijelaskan kepada kami di lapangan. Karena itu, kami menunggu penjadwalan forum duduk bersama agar seluruh dugaan ketidaksesuaian pencatatan anggaran ini dapat diklarifikasi secara terbuka,” imbuh Suliono. [Timsuss]
