Jejak Buram Dana Desa Besuk: Modal BUMDes Tahun Anggaran 2025 Rp 224 Juta Masih Parkir di Rekening, Pengadaan Alat Tani Rp 119 Juta Misterius
KEDIRI, Mediasuarapublik — Program ketahanan pangan yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Besuk, Kecamatan Gurah, menyisakan tanda tanya serius. Di tengah realisasi sejumlah proyek fisik desa, dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 224.049.000 justru terungkap masih mengendap utuh di rekening dan belum direalisasikan menjadi kegiatan produktif.
Temuan ini mengemuka dalam penelusuran dari tim Investigasi Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) bersama tim investigasi Media Suara Publik Group dan konfirmasi langsung terhadap Kepala Desa Besuk terkait tata kelola Dana Desa TA 2025 yang totalnya mencapai Rp 1.115.437.000. Alokasi penyertaan modal BUMDes yang mencapai sekitar 20 persen dari total pagu Dana Desa tersebut sejatinya diproyeksikan sebagai motor penggerak ketahanan pangan desa melalui sektor peternakan sapi.
Namun, hingga menjelang penghujung tahun anggaran 2026 ini, tidak satu pun ternak dibeli maupun dikelola.
“Kalau peternakan memang kami belum merealisasikan. Masih di rekening BUMDes, tapi belum kita realisasikan, belum jalan,” ujar Kepala Desa Besuk saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan program ketahanan pangan tersebut, Senin (18/11/26).
Dana Sudah Cair dari Desa, Tertahan di BUMDes
Secara administratif, aliran dana dari kas pemerintah desa ke rekening BUMDes sebenarnya telah tuntas sejak lama. Bendahara Desa Besuk sebelumnya mengonfirmasi bahwa anggaran Rp 224,049 juta tersebut sudah ditransfer ke rekening BUMDes sehingga secara pembukuan desa statusnya telah tersalurkan.
Kepala Desa Besuk pun membenarkan bahwa tanggung jawab bendahara desa sudah selesai. “Sudah lama kalau dari bendahara desa, wis lepas. Kita lepas,” katanya.
Meski demikian, pencairan dari kas desa ke BUMDes tidak otomatis diikuti eksekusi program di lapangan. Dalam penjelasannya, Kepala Desa sempat menyebut bahwa realisasi BUMDes tersebut masuk dalam perencanaan 2026 karena sebelumnya terkendala izin tertulis atau rekomendasi dari pemerintah pusat melalui pendamping desa yang baru turun belakangan.
Kondisi ini membuat BUMDes belum menjalankan unit usaha sama sekali. Bahkan, laporan kegiatan tahunan BUMDes tercatat nihil (nol) karena tidak adanya perputaran modal, yang berimbas pada tidak adanya honor bagi para pengurus BUMDes.
Berganti Rencana dari Traktor ke Sapi
Mandeknya realisasi anggaran BUMDes Besuk ternyata tidak hanya dipicu persoalan administratif rekomendasi pencairan, tetapi juga perubahan rencana bisnis di tengah jalan. Kepala Desa mengungkapkan, pada awalnya anggaran BUMDes hendak dialokasikan untuk pengadaan traktor besar (rotary) senilai sekitar Rp 400 juta. Namun, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan (tidak di-ACC).
Rencana kemudian dialihkan ke sektor peternakan sapi. Di tahap ini, pemerintah desa dan pengurus BUMDes kembali terbentur persoalan teknis pengelolaan di lapangan. Menurut Kepala Desa, sulit mencari warga yang benar-benar sanggup dan amanah merawat ternak (sing ngramut), serta belum sepakatnya skema bagi hasil (paroan), pembiayaan pakan, dan pembagian risiko.
Pengalaman wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sebelumnya serta kekhawatiran ternak akan dijual sepihak oleh penggaduh jika sakit menjadi alasan utama pemerintah desa menahan pembelian ternak sebelum ada kesepakatan hitam di atas putih.
“Nuwun sewu, bukan tidak percaya dengan masyarakat, soalnya yang bertanggung jawab nanti BUMDes, kan kasihan. Nanti dipotong-potong, sakit sedikit langsung dijual (lara menang didol),” tuturnya.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, diputuskan bahwa pengadaan sapi nantinya tidak akan disebar ke warga, melainkan dikelola terpusat dalam satu kandang (satu kandang) agar pengawasannya lebih mudah. Kepala Desa mengklaim telah menginstruksikan pengurus BUMDes agar anggaran tersebut mulai dibelanjakan sebelum Desember, meski tidak harus dihabiskan seluruhnya pada tahun berjalan.
Misteri Pos Anggaran Rp 119,26 Juta
Penelusuran terhadap rincian Dana Desa Besuk TA 2025 juga memunculkan kejanggalan lain di luar dana BUMDes. Dalam dokumen rincian anggaran, tercantum alokasi sebesar Rp 119.260.000 untuk program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, yang diperuntukkan bagi pengadaan alat produksi dan pengolahan pertanian seperti penggilingan padi atau jagung.
Berbeda dengan proyek jalan desa senilai total Rp 103,576 juta dan pembangunan saluran irigasi tersier di area persawahan senilai Rp 120,025 juta yang dikonfirmasi telah rampung dikerjakan, pos anggaran Rp 119,26 juta tersebut justru tidak diakui keberadaannya oleh pimpinan desa.
Saat dikonfirmasi mengenai fisik alat pengolahan pertanian senilai ratusan juta rupiah itu, Kepala Desa Besuk membantah keras pernah menerima barang maupun membelanjakan anggarannya. Hal ini senada dengan pengakuan Bendahara Desa yang sebelumnya juga menyatakan barang tersebut tidak ada.
“Oh tidak, kita tidak dapat itu. Belum pernah. Saya dulu pernah didatangi orang tanya begitu, ‘Terus barangnya mana? Dikasih atau memang saya mengajukan?’ Saya tidak pernah menerima dan tidak pernah belanja,” tegas Kepala Desa.
Celah Akuntabilitas dan Tanda Tanya Warga
Kondisi mengendapnya dana BUMDes Rp 224,049 juta serta munculnya pos anggaran Rp 119,26 juta yang tidak diakui realisasinya memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.
Secara hukum dan kelembagaan, BUMDes merupakan entitas terpisah dari pemerintah desa dengan rekening dan pertanggungjawaban hukum yang berdiri sendiri. Ketika dana penyertaan modal sudah ditransfer dari kas desa ke rekening BUMDes, seluruh risiko hukum dan pertanggungjawaban pengelolaan berada di pundak pengurus BUMDes.
Membiarkan dana publik ratusan juta rupiah tertahan di rekening bank tanpa sosialisasi atau penjelasan terbuka kepada warga menciptakan ruang spekulasi di tingkat akar rumput. Bagi masyarakat Desa Besuk, keberadaan BUMDes diharapkan memberi dampak ekonomi nyata melalui penguatan ketahanan pangan, bukan sekadar menjadi tempat parkir anggaran yang laporannya terus tercatat nihil dari tahun ke tahun. [Din/Eko.MW]
