Investigasi Dana Desa Gabru: Pengadaan Traktor Tebu Rp 390 Juta Diduga Salah Sasaran, Kualitas Proyek Fisik Ikut Disoal
KEDIRI, Mediasuarapublik – Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui Dana Desa di Desa Gabru, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, menyisakan pertanyaan mendasar soal ketepatan sasaran kebijakan. Dari total pagu Dana Desa sebesar Rp 815.814.000, pemerintah desa mengucurkan Rp 450.000.000 atau sekitar 55,1 persen untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sektor ketahanan pangan. Namun, porsi terbesar anggaran tersebut justru dibelanjakan untuk pengadaan traktor tebu ketimbang penguatan produksi pangan nabati dan hewani secara langsung.
Berdasarkan penelusuran di lapangan oleh Tim Investigasi Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) bersama tim investigasi Media Suara Publik Group dan serta konfirmasi terhadap perangkat dan Kepala Desa Gabru mengungkap bahwa dari Rp 450 juta dana penyertaan modal BUMDes, sebanyak Rp 390 juta dialokasikan untuk membeli traktor beserta peralatan penunjang operasionalnya. Sementara itu, anggaran yang benar-benar menyentuh budidaya tanaman pangan hanya tersisa Rp 60 juta atau 13,3 persen, yang digunakan untuk menyewa lahan budidaya ubi.
Komposisi belanja tersebut bertolak belakang dengan ruh regulasi penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan. Merujuk pada pedoman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai prioritas penggunaan Dana Desa serta panduan ketahanan pangan desa, alokasi minimal 20 persen Dana Desa semestinya difokuskan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat melalui penguatan komoditas nabati (tanaman pangan pokok, hortikultura) dan komoditas hewani (peternakan dan perikanan).
Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sejatinya hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan menyerap hampir sembilan persepuluh anggaran ketahanan pangan. Terlebih, traktor yang diadakan di Desa Gabru diarahkan untuk komoditas tebu yang secara karakteristik masuk dalam sektor perkebunan industri, bukan pemenuhan pangan dasar warga.
Tata Kelola BUMDes dan Ketiadaan Setoran PADes
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Gabru membenarkan nilai penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 450 juta tersebut. Ia menyatakan bahwa fisik traktor tersedia, memiliki operator tetap yang merangkap sebagai pengurus BUMDes, serta sudah mulai beroperasi melayani warga desa maupun penyewa dari luar desa apabila kebutuhan internal telah terpenuhi.
Meski demikian, tata kelola keuntungan dari aset bernilai ratusan juta rupiah itu belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Kepala Desa berdalih belum ada aturan dari pemerintah pusat mengenai besaran persentase keuntungan yang wajib disetorkan BUMDes kepada desa, selain usia operasional unit usaha yang masih terhitung beberapa bulan.
“Belum, kalau untuk penghasilan ke desa kita belum. Soalnya BUMDes itu memang kita aturannya, kalau sudah ada pemasukan berapa persen kita tidak tahu, belum ada aturannya dari pusat. Jadi kira-kira berapa BUMDes harus setor berapa ke desa?” ujar Kepala Desa Gabru saat memberikan keterangan, Selasa (18/11/26).
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap regulasi tata kelola BUMDes. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, besaran dan mekanisme pembagian hasil usaha atas penyertaan modal desa tidak ditentukan melalui tarif baku dari pemerintah pusat, melainkan ditetapkan secara mandiri melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Ketiadaan kesepakatan bagi hasil sejak awal membuat arus kas pengembalian investasi desa menjadi tidak terukur.

Sorotan Kualitas Proyek Fisik dan Transparansi
Selain ketimpangan arah belanja ketahanan pangan, penelusuran lapangan juga menemukan sejumlah catatan teknis pada dua proyek infrastruktur fisik yang dibiayai dari pos Dana Desa yang sama.
Pada proyek pengerasan atau pengaspalan jalan usaha tani senilai Rp 143.928.500, kondisi lapisan aspal di lapangan terukur hanya memiliki ketebalan sekitar 2 sentimeter dengan lebar 3,3 meter. Di beberapa bagian, permukaan jalan sudah ditumbuhi rumput liar. Transparansi proyek ini pun terkendala karena papan informasi proyek ditemukan dalam kondisi rusak sehingga rincian anggaran tidak dapat terbaca oleh publik.

Sementara itu, pada proyek pembangunan fondasi dasar Gedung Taman Posyandu (Tapos) berukuran 28 meter x 7 meter senilai Rp 147.903.500, pengecekan fisik menemukan dugaan ketidaksesuaian konstruksi. Beberapa titik kolom beton terlihat mengembung di bagian tengah (bulging) akibat pengecoran yang diduga kurang presisi. Selain itu, tim juga menemukan kerangka tulangan menggunakan besi berdiameter 12 milimeter, lebih kecil dibandingkan spesifikasi standar yang seharusnya 16 milimeter yang lazim dipersyaratkan untuk struktur bangunan bertingkat.
Menanggapi temuan fisik tersebut, Kepala Desa Gabru membantah adanya penyimpangan spesifikasi maupun pengurangan volume pekerjaan. Ia mempersilakan apabila ada pemeriksaan fisik maupun uji ketebalan aspal dari pihak kabupaten. Terkait struktur besi pada Gedung Tapos, ia mengklaim konstruksi telah dirancang kuat karena diproyeksikan untuk bangunan bertingkat. Adapun mengenai papan proyek jalan yang terbakar, ia menyebut peristiwa itu sudah lama terjadi akibat aktivitas anak-anak di lapangan.
Ujian Akuntabilitas Belanja Desa
Besarnya porsi Dana Desa yang tersedot ke belanja modal traktor tebu mencapai hampir separuh dari total Dana Desa Gabru menjadi ujian serius bagi efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat desa. Tanpa penyesuaian arah usaha ke sektor produksi pangan nabati dan hewani yang menyentuh langsung kebutuhan konsumsi warga, program ketahanan pangan berisiko sekadar menjadi proyek pengadaan alat berat yang jauh dari tujuan utama menekan kerawanan pangan desa.
Di sisi lain, pembenahan tata kelola kelembagaan BUMDes melalui penetapan mekanisme bagi hasil dalam Musyawarah Desa serta pengawasan ketat terhadap standar konstruksi infrastruktur menjadi langkah mendesak. Keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis merupakan kunci agar setiap rupiah Dana Desa benar-benar kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Desa Gabru. [Eko Purwanto/Didin]
