Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh, Tantangan Masih Membayangi

JAKARTA, Mediasuarapublik – Tepat satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak dilantik pada Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan strategis mulai dijalankan di sektor ekonomi, sosial, dan ketahanan nasional.

Meski diwarnai tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga pangan, pemerintah mengklaim berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menurunkan angka kemiskinan dan mempertahankan pertumbuhan di kisaran lima persen. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak menilai capaian itu belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural yang dihadapi rakyat, terutama di bidang ketenagakerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

Berikut rangkuman perkembangan ekonomi Indonesia selama setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta analisis lembaga ekonomi nasional.

Kemiskinan Menurun, Namun Kesenjangan Wilayah Masih Lebar

BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025, turun sekitar 0,21 juta orang dibandingkan posisi September 2024 yang tercatat 24,06 juta orang.

Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional kini berada di angka 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dari periode sebelumnya yang sebesar 8,57 persen. Penurunan ini memperpanjang tren positif sejak Maret 2023, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat perlahan mulai membaik setelah pandemi dan tekanan ekonomi global.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil nyata dari berbagai intervensi sosial dan kebijakan subsidi pemerintah.

“Kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan pedesaan sebesar 11,03 persen. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya,” jelas Ateng.

Selain itu, BPS juga mencatat penurunan signifikan pada jumlah penduduk miskin ekstrem, yakni menjadi 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi, turun dari 2,78 juta orang (0,99 persen) pada September 2024.

“Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024, mengalami penurunan 1,18 juta orang,” ujar Ateng.

Meski tren kemiskinan menurun, kesenjangan antara desa dan kota masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Pengangguran Naik Tipis, Tantangan Dunia Kerja Masih Berat

Di sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari total 216,79 juta penduduk usia kerja, sekitar 153,05 juta orang masuk dalam kategori angkatan kerja.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sebagian dari mereka belum terserap oleh pasar tenaga kerja.

“Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja. Sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Ia menambahkan, dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran meningkat 82 ribu orang atau sekitar 1,11 persen.

“Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 82 ribu orang. Naik kira-kira 1,11 persen,” sambung Amalia.

Kenaikan tipis ini disinyalir disebabkan oleh dua faktor utama: perubahan struktur industri akibat digitalisasi dan meningkatnya tenaga kerja muda baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya.

Pemerintah sendiri tengah berupaya menggenjot penyerapan tenaga kerja melalui program industrial upskilling, perluasan sektor ekonomi hijau, serta investasi padat karya di daerah. Namun, hasilnya masih belum terlihat signifikan di tahun pertama pemerintahan.

Pertumbuhan Ekonomi Masih Terjebak di Angka 5 Persen

Dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional masih bergerak di kisaran 5 persen, menandakan bahwa ekonomi Indonesia masih bertahan namun belum mengalami akselerasi yang diharapkan.

Pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen, kemudian naik tipis menjadi 5,12 persen pada kuartal II 2025. Angka ini masih jauh dari target ambisius 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo di awal masa jabatannya.

Kinerja ekonomi tersebut juga menuai perhatian dari sejumlah ekonom.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menilai data pertumbuhan yang dirilis BPS perlu dikaji lebih dalam karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Ketika kami konfirmasi ke retailer dan kami tanyakan asosiasi, tidak terlihat begitu, bahkan fenomena rojali yang mendorong industri ritel tumbuh tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya,” kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (6/8).

Namun demikian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh data pertumbuhan ekonomi Indonesia disusun berdasarkan standar internasional dan mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.

Ia menepis tudingan manipulasi data dan menegaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) hanya satu dari ribuan indikator statistik yang dihitung BPS setiap tahun.

Amalia, yang akrab disapa Winny, mengatakan lembaganya menjalankan ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi untuk memastikan validitas setiap data yang dipublikasikan.

Tantangan ke Depan

Meski angka makroekonomi menunjukkan tren positif, tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, produktivitas tenaga kerja, dan ketahanan pangan masih membayangi. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kemandirian energi di tengah dinamika global yang cepat berubah. Memasuki tahun kedua, publik menantikan langkah nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong transformasi ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. [Red]