Masalah-masalah Kereta Cepat yang Disebut Barang Busuk oleh Luhut

JAKARTA, Mediasuarapublik – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini dikenal dengan nama Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, blak-blakan menyebut proyek transportasi unggulan era Presiden Joko Widodo itu penuh dengan persoalan sejak awal.

Luhut bahkan tak segan menyebut proyek tersebut sebagai “barang busuk” ketika pertama kali diambil alih olehnya sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat pada 2021 lalu.
“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10) lalu.

Pernyataan Luhut itu sontak memicu reaksi beragam dari publik. Proyek yang semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia, kini justru disorot karena dinilai tidak efisien, membengkak secara biaya, dan sarat masalah teknis.

Nilai Proyek Membengkak Drastis

Masalah utama yang menjerat proyek kereta cepat ini adalah pembengkakan nilai investasi.
Pada awalnya, tahun 2015, Pemerintah China menaksir biaya pembangunan hanya US$5,13 miliar atau sekitar Rp76,95 triliun (kurs Rp15 ribu). Angka ini bahkan lebih murah dari tawaran Jepang yang mencapai US$6,2 miliar atau Rp94,2 triliun.

Namun, dalam perjalanannya, biaya proyek naik signifikan. Pada kesepakatan awal, nilai investasi sudah mencapai US$6,07 miliar (Rp86,67 triliun). Tak berhenti di sana, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya, dalam rapat dengan DPR pada 2021 melaporkan kebutuhan investasi meningkat menjadi US$8 miliar, atau setara Rp120 triliun.

Kenaikan lebih dari Rp40 triliun ini memunculkan tanda tanya besar di publik, terutama terkait perencanaan awal proyek yang dinilai tidak matang.

Ingkar Janji: Tak Pakai APBN, Nyatanya Terpakai

Pada awal peluncurannya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan bahwa proyek kereta cepat ini tidak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.
“Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business,” kata Jokowi pada September 2015.

Namun, janji itu belakangan berubah. Pemerintah akhirnya mengucurkan dana Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2022 untuk menutup kebutuhan pembiayaan proyek.
Langkah tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap komitmen awal proyek.

Proyek Serampangan dan Bermasalah

Pembangunan infrastruktur Whoosh juga tak lepas dari persoalan teknis dan manajerial.
Salah satu kasus yang paling disorot adalah pembangunan pilar LRT di KM 3+800 Tol Jakarta–Cikampek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa izin resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PUPR menyebut tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, selain juga menyebabkan gangguan lalu lintas dan genangan air akibat sistem drainase yang tidak sesuai kapasitas.
Akibatnya, pembangunan sempat dihentikan selama dua minggu sejak 2 Maret 2020 melalui surat resmi bernomor BK.03.03-Komite K2/25 tertanggal 27 Februari 2020.

Jadwal Operasional Terus Mundur

Proyek kereta cepat dimulai pada 2016 dan awalnya ditargetkan rampung pada 2019.
Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 membuat pembangunan terhenti total. Pemerintah kala itu memilih mengalihkan fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Pekerjaan baru dilanjutkan kembali pada pertengahan 2021. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, proyek Whoosh akhirnya resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.
Meski begitu, sejumlah kalangan menilai target efisiensi dan manfaat ekonomi proyek ini belum sepenuhnya tercapai.

Lama Balik Modal

Dari sisi bisnis, proyek ini juga menghadapi tantangan berat. Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada November 2022 menyebutkan bahwa waktu pengembalian modal proyek diperkirakan mencapai 38 tahun.
“Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal),” kata Dwiyana.

Masa balik modal ini masih di bawah durasi konsesi 50 tahun yang diberikan kepada pihak China. Artinya, meski proyek telah balik modal, pemerintah tetap harus berbagi keuntungan dengan mitra asing tersebut.

Catatan Akhir

Meski kini telah beroperasi dan menjadi salah satu moda transportasi tercepat di Asia Tenggara, proyek kereta cepat Whoosh tetap menyisakan pekerjaan rumah besar: mulai dari pembengkakan biaya, pengembalian investasi yang panjang, hingga transparansi pengelolaan dana.

Publik kini menanti langkah pemerintah ke depan—apakah proyek ini benar-benar akan memberi manfaat ekonomi jangka panjang, atau justru menjadi beban finansial baru di masa mendatang. [AH/Red]