APH Diminta Segera Respon Dugaan Rasua di Kemenhan

JAKARTA, Mediasuarapublik – Para Aprat Penegak Hukum (APH) diminta segera merespon terkait dugaan rasua yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang diungkap oleh adik kandung Menhan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan, jika tidak ada sikap dari negara, maka publik akan bertanya-tanya kenapa aparat tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi itu.

“Harus direspons segera baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Kepolisian,” ujar Feri di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

“Aneh kan ada orang yang menyampaikan (dugaan korupsi) sebesar itu. Hashim Djojohadikusumo lho yang menyampaikan. Bukan kaleng-kaleng. Harusnya direspons dengan baik oleh negara. Kalau tidak akan jadi tanda tanya kenapa aparat tidak merespons itu,” tegasnya.

Feri melanjutkan, aparat negara punya kewajiban untuk menindaklanjuti pengungkapan dugaan korupsi karena sudah disampaikan kepada publik. Terlebih yang diungkap berkaitan dengan pengadaan senjata yang melibatkan kementerian.

Sehingga menurut Feri sulit dikatakan jika dugaan korupsi ini hanya melibatkan satu pihak instansi saja.

Di sisi lain, Feri juga heran mengapa isu korupsi di Kemenhan tiba-tiba diungkap oleh orang dekat Menhan Prabowo Subianto. Sebab Kemenhan sendiri punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dan supervisi.

“Tapi tak dilakukan. Jangan-jangan ini ada kepentingan politik lain yang mengemuka. Tidak menjadi soal sepanjang ini ada proses penyelidikan dan penyidikan yang fair dalam perkara korupsi,” tambah Feri.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level “gila”.

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

Oleh karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat. [AH/Red]