Isunya Mencuat Lagi, Menteri Bahlil : Itu yang Pertama Ngomong Saya

JAKARTA, Mediasuarapublik – Menteri Investasi, Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan isu penundaan pemilu 2024 atau presiden tiga periode merupakan kesalahannya, bukan kesalahan dari pihak lain.

Hal tersebut disampaikannya merespons ramainya kabar PDIP yang membongkar skenario masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo usai anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres Prabowo Subianto.

“Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” tegas Bahlil dalam pidatonya di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu (28/10).

“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” tambahnya. 

Bahlil membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Ia lantas menyinggung isu penundaan pemilu yang ramai beberapa waktu lalu awalnya berawal dari dirinya.

“Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata dia.

Bahlil menegaskan jika ide penundaan pemilu yang dicetuskannya itu baik, maka silakan diikuti. Sebaliknya, jika tidak baik maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut.

“Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” kata dia.

Sebelumnya polemik tiga periode bergema lagi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP diminta mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.

Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan ‘pak lurah’ tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.

Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.

Menteri tersebut, kata Hasto, mengklaim sejumlah anggota kabinet mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atas persetujuan ‘Pak Lurah’. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan awal perseteruan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan, permasalahan tersebut bermula dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. 

“Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (25/10/2023).

Namun, cerita Adian dibantah oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Menurut Puan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta kepada Megawati agar masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode. 

“Nggak, nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” ujar Puan di  Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10/2023). [AH/Red]