Pasca KTT G20, Jokowi : Semua Negara Bersaing Rebutan Investor
2 min read
JAKARTA, Mediasuarapublik – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasanya seluruh negara kini tengah bersaing dalam memperebutkan investor setelah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022.
Hal tersebut dikatakan oleh Jokowi karena ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. “Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya, ya misalnya ada G20, ketemu kelihatannya salaman, baik-baik tapi semua saling berkompetisi,” ujar Jokowi, Rabu, 25 Januari 2023.
Tak Cuma di level G20, Jokowi menyebut perbuatan investor juga terjadi di level ASEAN. Meskipun terlihat saling merangkul dan salam-salaman, Jokowi menyebut masing-masing negara tengah berusaha mendapatkan investor sebanyak-banyaknya.
“Saling rebut investasi, teknologi, semua negara,” kata Jokowi.
Sejak akhir tahun 2022, Jokowi berkali-kali mengungkit pentingnya investor di Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Jokowi bahkan meminta agar investasi di Indonesia dipermudah.
Salah satu caranya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja pada akhir Desember 2022.
Jokowi menyebut Perpu itu terbit karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.
“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Cipta Kerja sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.
“Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” ujar Airlangga. [AH]
