PTSL Desa Sidodowo Modo Diduga Fiktif, Warga Akan Gelar Unjuk Rasa
2 min read
Lamongan – mediasuarapublik.com
Dugaan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang diduga fiktif dan langgar peraturan pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda).
Menurut informasi dari warga Desa Sidodowo pada Timsus Media Suara Publik saat dihubungi, mengatakan jika di Desa Sidodowo ada PTSL dengan setiap pemohon dibebankan Rp 700.000 untuk setiap bidangnya, guna biaya pemberkasan dan kebutuhan lainnya. Biaya tersebut masih ditambah lagi Rp 200.000 jika dalam pengurusan terjadi pemecahan untuk tambahan setiap bidangnya.
Masih dari keterangan warga Desa Sidodowo menjelasakan, jika dalam masalah PTSL ini warga sudah membayar biaya untuk pengurusan PTSL sebanyak 1.200 pemohon dan sebagian besar sudah menyelesaikan pembayaran.
Progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijanjikan akan terealisasi pada akhir tahun 2021 atau sekitar bulan Desember, namun hingga saat ini belum terealisasi. Bahkan menurut informasi yang Timsus kumpulkan dari warga, jika PTSL di Desa Sidodowo tidak terealisasi, warga akan lakukan unjuk rasa terkait PTSL di desanya karena diperkirakan sebanyak 1.200 pemohon yang sudah menyelesaikan pembayaran yang dipungut oleh Pokmas terkait PTSL ini.
Untuk mengetahui lebih jelas Timsus menghubungi Kepala Desa (Kades) Sidodowo Ali Markus melalui telepon dan pesan WhatsApp pribadinya, akan tetapi tidak dapat tersambung dan sudah sering dihubungi melalui pesan, itu pun juga sudah masuk namun tidak pernah dibaca oleh Kades Ali Markus.
Selanjutnya Timsus mencoba menanyakan ke Sekertaris Desa (Sekdes) Sidodowo Abdul Ghofur dihubungi melalui telepon dan pesan whatsappnya mengatakan jika diirinya tidak mengetahui hal itu dan Timsus disanrankan langsung menghubungi ke ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) saudara Sholeh, dan diberikan nomornya. Akan tetapi Soleh juga tidak dapat dihubungi oleh Timsus.
Dari keterangan salah seorang tokoh warga Desa Sidodowo yang tidak mau disebut namanya, memberikan keterangan kepada Timsus bahwa jika dalam permasalahan PTSL ini mengatakan, “Katanya bulan Desember kemaren ada pengukuran tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada sama sekali. Masyarakat masih sabar tapi sampai kapan sabarnya. Saya khawatir jika kesabaran masyarakat habis,” ujarnya kepada Timsus melalui telepon WhatsAppnya.
Untuk mengetahui sajauh mana proses dan permasalahan PTSL warga Desa Sidodowo, Timsus akan melakukan penelususran selanjutnya. (Timsus)
