Eri Cahyadi Minta OPD Pindah Kerja ke Balai RW, Fokus Data Masalah Warga

SURABAYA, Mediasuarapublik – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kehadiran di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan yakni menempatkan pengampu dari masing-masing dinas untuk bekerja langsung di balai RW.

Kebijakan tersebut ditujukan agar petugas pemerintah tidak hanya menunggu laporan administrasi kependudukan (adminduk), tetapi aktif mendata sekaligus mengetahui kondisi warga secara langsung di wilayah masing-masing.

Eri menilai keberadaan petugas di balai RW selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menggali persoalan masyarakat. Menurutnya, petugas seharusnya tidak sekadar menunggu warga datang mengurus dokumen administrasi.

“Awalnya, teman-teman itu sudah turun ke balai RW. Tapi hanya duduk di balai RW dan menunggu (laporan dati) adminduk. Ada yang ngurus adminduk enggak, termasuk KTP, KK (Kartu Keluarga). Kalau enggak ada yang ngurus dia balik. Padahal, di sana itu mereka pindah bekerja,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026).

Menurut Eri, penempatan petugas di tingkat RW harus diarahkan untuk melakukan pendataan berbagai persoalan sosial. Data tersebut mencakup kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan anak, persoalan gizi buruk serta berbagai masalah lain yang dihadapi masyarakat.

Ia mengatakan evaluasi terhadap pola kerja tersebut telah disampaikan kepada jajaran struktural Pemkot Surabaya, mulai dari kepala dinas, asisten, sekretaris daerah hingga camat. Eri berharap perubahan pola kerja tersebut dapat diterapkan hingga ke tingkat paling bawah.

“Lah itu kemarin kan saya harus sampaikan ke strukturalnya yang level kepala dinas, asisten, sekda, dan camat, sehingga turun ke bawahnya berbeda. Makanya tadi kenapa saya kumpulkan semua,” ujarnya.

Sebagai contoh, Eri menyebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang mendapat penugasan di Balai RW wilayah Kelurahan Ketintang.

Penugasan tersebut, kata dia, tidak boleh dimaknai sebatas menjalankan tugas yang berkaitan dengan perizinan maupun urusan teknis dinas. Petugas juga harus ikut mengetahui dan menangani berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan tersebut.

Eri menegaskan, setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu pemerintah kota menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, keberhasilan penanganan masalah tidak hanya dibebankan kepada lurah atau camat.

“Kalau tidak berhasil saya kasih bendera hitam. Di mana di kantornya dia. Tidak ada perubahan, dievaluasi kepala dinasnya karena kalau tujuan negara itu adalah menuntaskan kemiskinan, maka semua OPD itu, baik di perizinan maupun dinas sosial, ya semuanya harus bisa menyelesaikan kemiskinan,” katanya.

Ia juga menekankan sistem pengawasan harus diarahkan kepada OPD yang menjadi pengampu wilayah. Dengan demikian, setiap persoalan yang ditemukan di tingkat RW dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

“Jadi, kalau di sini ada jeleknya, jangan tanya lurahnya, camatnya. Tanya ke pengampunya. Jadi semua dinas ini kita bagi rata,” ujar Eri Cahyadi lagi.

Mengenai personel yang akan ditempatkan di masing-masing balai RW, Eri menyerahkan penentuannya kepada kepala dinas. Namun, ia mengingatkan agar pejabat struktural tidak sembarangan menunjuk petugas untuk menjalankan tugas tersebut.

“Soal siapa (pengampu) yang turun akan ditentukan kepala dinas. Makanya tadi saya bilang kan, jangan menugaskan orang yang tidak mampu, tapi tugaskan orang yang memang pintar. Karena kalau kamu tugaskan orang yang salah, di sana masih ada kemiskinan dan ini tidak ada laporan, tidak ada yang mengubah itu,” katanya.

Pemkot Surabaya menargetkan penataan penempatan pengampu dari masing-masing OPD di balai RW dapat diselesaikan pada Oktober 2026.

Eri menegaskan, upaya membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan di Surabaya tidak dapat bergantung pada figur wali kota semata. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus ditopang oleh sistem pemerintahan yang bekerja hingga tingkat masyarakat.

“Surabaya berubah bukan karena walikotanya, tapi karena sistem pemerintahannya,” pungkas Eri Cahyadi. [Ujang/Red]