P2G: Jangan Salahkan Guru Soal MBG
2 min read
JAKARTA, Mediasuarapublik – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
P2G menilai pernyataan yang menyebut guru, orang tua, hingga wartawan ikut membesar-besarkan persoalan keracunan MBG justru dapat memperkeruh situasi. Organisasi tersebut meminta BGN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait persoalan keamanan makanan.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mendesak Kepala BGN Sudaryono meminta maaf dan mengundurkan diri. Menurut Iman, BGN seharusnya bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh setelah muncul berbagai kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.
Ia berpandangan persoalan utama berada pada penyediaan makanan dalam program tersebut, bukan pada pihak sekolah. Karena itu, menurutnya, sekolah dan guru tidak semestinya menjadi pihak yang disalahkan.
“Kepala BGN harusnya intropeksi diri, keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan?,” kritik Iman dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
P2G juga meminta Kepala BGN tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Salah satunya mengenai pernyataan yang mengaitkan ramainya pemberitaan kasus keracunan MBG dengan persoalan politik dan ideologi.
“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, Kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50.000 orang keracunan MBG, itu gara-gara masalah ideologi? dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” Iman bertanya.
Sementara itu, Sudaryono sebelumnya menyampaikan bahwa ramainya isu keracunan MBG di media sosial turut diperbesar oleh sejumlah pihak. Ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, serta sejumlah pihak lainnya sebagai pihak yang ikut meramaikan persoalan tersebut.
Meski demikian, BGN menyatakan bahwa pihak dapur penyedia makanan dan pengawas gizi memiliki kewajiban untuk memastikan makanan yang disajikan aman, termasuk mencicipinya terlebih dahulu.
“Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” klaim Sudaryono baru-baru ini.
Polemik tersebut kemudian memunculkan desakan agar pelaksanaan program MBG dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme pengawasan, keamanan pangan, serta pembagian tanggung jawab antara BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, dan pihak terkait lainnya. [AH/Red]
