Krisis Air di Madura, Legislator Jatim Dorong Percepatan Penanganan Kekeringan

SURABAYA, Mediasuarapublik – Persoalan kekeringan yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Madura mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten di Madura segera memperkuat langkah penanganan, khususnya untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di daerah terdampak tetap terpenuhi.

Harisandi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.

“BPBD Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat harus bergerak cepat memetakan kawasan yang paling rentan mengalami krisis air. Langkah nyata berupa penyediaan dan jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” ujar Harisandi di Surabaya, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, kesiapan menghadapi kekeringan perlu diperkuat karena persoalan kekurangan air bersih kerap kembali muncul ketika musim kemarau. Kondisi tersebut terutama menjadi perhatian di kawasan Madura Raya yang mencakup Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Data BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status mulai dari siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan.

Harisandi menilai data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan prioritas penanganan, terutama di wilayah dengan jumlah warga terdampak yang besar.

Kabupaten Pamekasan, misalnya, disebut mengalami dampak kekeringan yang dirasakan ribuan kepala keluarga. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih harus dilakukan secara berkala.

Karena itu, ia meminta mekanisme distribusi air tidak dilakukan secara umum, melainkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di masing-masing wilayah. Desa dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan paling tinggi harus mendapat perhatian lebih dahulu.

“Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah atau jatuh korban baru bertindak. Mitigasi terpadu harus berjalan sekarang demi menyelamatkan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada pasokan air bersih darurat,” tegasnya.

Di sisi lain, Harisandi mengingatkan bahwa distribusi air menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan langkah penanganan jangka pendek. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi yang lebih permanen agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air setiap musim kemarau.

Ia mendorong Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten mempercepat pembangunan maupun pengembangan sumber air permanen, termasuk melalui pembangunan sumur bor serta optimalisasi Penampungan Air Tanah Sementara (PATS).

Selain pembangunan infrastruktur air, pemetaan wilayah terdampak juga dinilai perlu dilakukan secara lebih detail. Pemetaan tersebut setidaknya mencakup kebutuhan air masyarakat, potensi sumber air alternatif, jalur distribusi, hingga jumlah warga yang terdampak.

“Distribusi air harus berjalan, tetapi pada saat yang sama sumber air permanen juga harus disiapkan,” pungkas legislator dari Fraksi PKS tersebut. [Red/Hms]