Simalungun Siapkan Arah Pembangunan 2027, Tiga Pilar Diminta Perkuat Kolaborasi

SIMALUNGUN, Mediasuarapublik — Pemerintah Kabupaten Simalungun menempatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sebagai salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan daerah. Sinergi ketiga unsur tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2027 di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Rabu (15/4/2026).

Menurut Anton, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan percepatan pembangunan. Dukungan sektor swasta dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Harapan saya, ketiga pilar ini mampu bersinergi untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Musrenbang RKPD 2027 tersebut mengangkat tema penguatan sumber daya di sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian daerah yang memiliki daya saing. Pengembangan berbagai sektor tersebut diarahkan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Simalungun yang lebih maju.

Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang disusun. Karena itu, program pembangunan harus memiliki prioritas yang jelas, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang baik, kata dia, harus mampu mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menggunakan indikator kinerja makro sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

“Pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam periode yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Anton menilai agenda pembangunan Kabupaten Simalungun pada 2027 membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan target pembangunan ke dalam program prioritas yang terarah dan dapat diukur hasilnya.

Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Musrenbang Didorong Sinkronkan Program

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Simalungun, Alpian Denri Saragih, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi forum untuk menyelaraskan berbagai rencana program pembangunan dari para pemangku kepentingan.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang saling terhubung sehingga program pemerintah tidak berjalan secara sendiri-sendiri.

“Dengan demikian, program yang disusun dapat terintegrasi, komprehensif, serta mampu menjawab permasalahan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perencana Ahli Utama Bapperida Provinsi Sumatera Utara M. Armand Efendy Pohan yang mewakili Gubernur Sumatera Utara turut memaparkan arah kebijakan pembangunan provinsi untuk 2027.

Sejumlah fokus yang disampaikan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih sehat, terampil dan produktif. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan konektivitas, peningkatan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan potensi lokal.

Arah pembangunan tersebut juga mencakup upaya menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, sekaligus meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Hasil Musrenbang Kabupaten Simalungun selanjutnya diharapkan dapat dipertajam dan difinalisasi melalui tahapan pembahasan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 22–23 April di Medan. [Hasudungan Purba]