Pemkab Simalungun Percepat Digitalisasi Keuangan dan Optimalisasi PAD
SIMALUNGUN, Mediasuarapublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (28/4/2026). Rakor dipimpin Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora.
Pertemuan tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta perwakilan Bank Sumut dan Bank Indonesia.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu agenda strategis pemerintah. Pengembangan sistem tersebut dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi tidak hanya diterapkan pada sisi penerimaan, tetapi juga dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah. Pemkab Simalungun memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara daring untuk mendukung proses pengelolaan keuangan.
“Tahun 2026, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah kembali digalakkan untuk mempermudah transaksi belanja,” ujar Bupati.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, dilakukan penyerahan secara simbolis kartu kredit pemerintah daerah kepada sembilan perangkat daerah.
Bupati juga meminta agar penggunaan kartu tersebut mendapat pengawasan secara ketat. BPKPD, Inspektorat, dan Bank Sumut diminta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Selain mendorong digitalisasi, Pemkab Simalungun juga berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2026 menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus penerimaan pajak daerah.
Kepala BPKPD Simalungun, Simson Sauttua Tambunan, menjelaskan bahwa TP2DD memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari pola manual menuju sistem digital.
Hingga saat ini, sebanyak 33 kartu kredit pemerintah daerah telah diajukan kepada Bank Sumut. Dari jumlah tersebut, sembilan kartu telah memperoleh persetujuan.
Pemkab Simalungun juga terus memperluas penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran berbagai jenis retribusi daerah. Penerapannya mencakup pembayaran parkir, pasar, persampahan, hingga sektor pariwisata.
Program Gebyar QRIS Simalungun 2026 juga mendapat respons positif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tercatatnya ratusan transaksi melalui kanal pembayaran digital tersebut.
Perwakilan Bank Indonesia, Ahmadi Rahman, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital daerah membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan pemerintah daerah. Ia juga memastikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Bank Indonesia dan Bank Sumut, pembagian kartu kredit pemerintah daerah, serta penyerahan SPPT PBB kepada sejumlah kecamatan.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan evaluasi capaian PAD Triwulan I Tahun 2026 dan diskusi bersama seluruh peserta guna merumuskan langkah optimalisasi pendapatan daerah ke depan. [Hasudungan Purba]
