19 November 2026

Mediasuarapublik.com

Mengedepankan Profesional Dalam Berita Yang Seimbang Secara Aktual Dan Faktual

Home » Pengalihan Dana Ketahanan Pangan Desa Klampok Diduga Menyalahi Aturan

Pengalihan Dana Ketahanan Pangan Desa Klampok Diduga Menyalahi Aturan

GRESIK, Mediasuarapublik – Penelusuran Tim Investigasi Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) bersama Tim Investigasi Media Suara Publik Group menemukan dugaan pengalihan anggaran ketahanan pangan di Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari total pagu Dana Desa sebesar Rp 1.177.589.000, alokasi wajib minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan senilai Rp 235.517.800 diakui Kepala Desa Klampok tidak sepenuhnya dipakai untuk budidaya ikan, melainkan sebagian dialihkan guna membiayai pengurukan KDMP.

Saat dikonfirmasi tim investigasi, Kepala Desa Klampok membenarkan penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatan budidaya ikan sekaligus pengurukan KDMP. Namun, ketika tim meminta penjelasan lebih mendalam mengenai dasar perencanaan, porsi nominal yang dialihkan, hingga rincian volume pekerjaan, pihak pemerintah desa terkesan tertutup dan enggan menjabarkan dokumen pendukung secara transparan.

Praktik pengalihan anggaran secara sepihak tanpa keterbukaan data tersebut bertabrakan langsung dengan sejumlah regulasi. Merujuk pada pedoman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), alokasi minimal 20 persen Dana Desa ketahanan pangan bersifat mengikat (earmarked) untuk penguatan produksi komoditas nabati dan hewani secara langsung, bukan pekerjaan fisik pengurukan di luar rantai produksi pangan.

Sikap tertutup pemerintah desa juga berbenturan dengan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan kepala desa mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Anggota tim investigasi, David Yudianto, menilai ketertutupan tersebut justru mempertebal indikasi penyimpangan prosedur.

“Dari pertemuan langsung dengan Kepala Desa, memang diakui ada pengalihan sebagian dana ketahanan pangan ke pengurukan KDMP di luar budidaya ikan. Sayangnya, saat kami meminta rincian mendasar soal dasar aturan, pembagian nominal anggaran, dan volume pekerjaannya, beliau terkesan menutup diri,” ujar David, Kamis (19/11/2026).

David menegaskan, pengalihan peruntukan anggaran tersebut diduga kuat menyalahi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) Dana Desa, meskipun pihaknya tetap memegang teguh prinsip pemberitaan berimbang.

“Kami menduga pengalihan sebagian anggaran ketahanan pangan untuk pengurukan ini tidak diperbolehkan dan menabrak juklak-juknis yang berlaku. Namun, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Persoalan ini harus diuji secara terang melalui audit instansi pengawas dan keterbukaan dokumen Pemerintah Desa Klampok kepada masyarakat,” tegasnya. [Hermanto/Vid]