19 November 2026

Mediasuarapublik.com

Mengedepankan Profesional Dalam Berita Yang Seimbang Secara Aktual Dan Faktual

Home » Dana Desa Silir TA 2025 Disorot, Gedung Olahraga Rp294,9 Juta Belum Rampung hingga Volume Paving Diduga Tak Sesuai

Dana Desa Silir TA 2025 Disorot, Gedung Olahraga Rp294,9 Juta Belum Rampung hingga Volume Paving Diduga Tak Sesuai

KEDIRI, Mediasuarapublik – Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Silir, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan Tim Investigasi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) bersama Media Suara Publik. Penelusuran yang dilakukan terhadap sejumlah program desa, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, menemukan beberapa hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kegiatan pembangunan atau peningkatan gedung olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp294.916.800. Nilai yang hampir mencapai Rp300 juta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan pelaksanaan, rincian penggunaan anggaran, hingga progres penyelesaian pembangunan.

Untuk memperoleh informasi secara langsung, Tim Investigasi ABJI mendatangi Kantor Desa Silir dan ditemui oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam keterangannya, Sekdes menjelaskan bahwa pembangunan gedung olahraga tersebut merupakan kegiatan bertahap yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2023 dan dilanjutkan melalui penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, ketika dimintai penjelasan lebih rinci mengenai pemanfaatan anggaran Dana Desa Tahun 2025 yang mencapai Rp294 juta lebih, Sekdes belum bersedia memberikan keterangan secara detail dan mengarahkan tim untuk meminta penjelasan kepada Kepala Desa.

“Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun, Mas. Awalnya dimulai pada Tahun Anggaran 2023. Namun, untuk menjelaskan secara detail penggunaan anggarannya, saya belum berani memberikan keterangan karena yang lebih mengetahui secara rinci adalah Kepala Desa,” jelas Sekdes Silir.

Gedung Olahraga Rp294,9 Juta Belum Rampung, Ke Mana Rincian Anggarannya?

Menindaklanjuti keterangan tersebut, tim investigasi kemudian mendatangi langsung lokasi pembangunan gedung olahraga. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pembangunan tersebut diketahui belum selesai sepenuhnya, meskipun kegiatan telah dimulai sejak 2023 dan mendapatkan alokasi anggaran secara bertahap.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab oleh pemerintah desa. Mengingat nilai anggaran tahun 2025 mencapai Rp294.916.800, masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana realisasi penggunaan dana tersebut dan apa saja pekerjaan yang telah diselesaikan melalui anggaran tersebut.

Jika pembangunan memang dilaksanakan secara bertahap, seharusnya pemerintah desa dapat menjelaskan secara terbuka tahapan pekerjaan setiap tahun, nilai anggaran yang dialokasikan, progres fisik, serta target penyelesaiannya.

Jangan sampai mekanisme penganggaran bertahap justru menjadi alasan yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Tim investigasi menilai, pembangunan yang belum rampung bukan serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Namun, ketika nilai anggaran yang dialokasikan cukup besar dan rincian penggunaannya belum dapat dijelaskan secara terbuka, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serta perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam.

Program Ketahanan Pangan Juga Belum Mendapat Penjelasan

Tidak hanya pembangunan fisik, Tim Investigasi ABJI juga berupaya menggali informasi mengenai pelaksanaan program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 di Desa Silir.

Namun, ketika ditanyakan mengenai program tersebut, Sekdes kembali belum memberikan penjelasan secara terperinci dan mengarahkan tim untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa selaku pihak yang dinilai lebih mengetahui detail pelaksanaannya.

Sikap tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Desa Silir. Sebab, program ketahanan pangan merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan anggaran publik dan pelaksanaannya perlu diketahui serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab antara lain, program ketahanan pangan apa saja yang direalisasikan pada 2025, berapa nilai anggarannya, siapa pelaksana kegiatannya, serta bagaimana bentuk manfaat yang telah diterima masyarakat?

Ketika informasi mengenai program tersebut belum dapat diperoleh secara jelas, publik tentu patut mempertanyakan sejauh mana transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Tim investigasi menilai, informasi mengenai program yang bersumber dari Dana Desa semestinya tidak hanya diketahui oleh segelintir pihak. Pemerintah desa perlu membuka ruang informasi agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dibiayai melalui anggaran negara.

Pavingisasi RT 19 hingga RT 18, Lebar Pekerjaan Diduga Tidak Sesuai Prasasti

Selain menyoroti pembangunan gedung olahraga dan program ketahanan pangan, tim investigasi juga melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembangunan paving jalan RT 19 sampai dengan RT 18.

Berdasarkan informasi pada prasasti kegiatan, pekerjaan pavingisasi tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp24.715.000, dengan volume pekerjaan sepanjang 90 meter dan lebar 2 meter.

Namun, dari hasil pengamatan dan pengukuran tim di lokasi, ditemukan dugaan ketidaksesuaian pada dimensi lebar pekerjaan. Pada beberapa bagian, lebar paving yang terpasang diduga hanya sekitar 1,8 meter, berbeda dengan keterangan volume pada prasasti kegiatan yang mencantumkan lebar 2 meter.

Perbedaan tersebut tentu perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa maupun pihak pelaksana kegiatan. Pasalnya, volume pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan besaran kebutuhan material dan perhitungan anggaran pembangunan.

Apabila benar terdapat bagian pekerjaan yang tidak memenuhi volume sebagaimana tercantum dalam perencanaan, maka perlu dipastikan apakah terdapat perubahan teknis yang telah disetujui atau justru terjadi kekurangan realisasi pekerjaan.

Tim investigasi mempertanyakan bagaimana proses pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan sebelum kegiatan dinyatakan selesai atau diterima.

Jangan sampai volume yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya menjadi angka administratif, sementara kondisi pekerjaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Meski demikian, dugaan perbedaan lebar tersebut masih perlu dipastikan melalui pengukuran teknis menyeluruh dan pemeriksaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta berita acara serah terima pekerjaan.

Transparansi dan Pertanggungjawaban Dana Desa Dipertanyakan

Dari hasil penelusuran sementara, Tim Investigasi ABJI bersama Media Suara Publik menilai terdapat beberapa persoalan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Desa Silir.

Mulai dari pembangunan gedung olahraga dengan anggaran Rp294.916.800 yang belum rampung, belum jelasnya rincian pelaksanaan program ketahanan pangan TA 2025, hingga dugaan perbedaan volume pekerjaan pavingisasi RT 19 sampai RT 18.

Rangkaian temuan tersebut bukanlah dasar untuk langsung menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi atau kerugian negara. Namun, hal tersebut menjadi alasan kuat perlunya keterbukaan dokumen dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, serta realisasi pekerjaan di lapangan.

Pemerintah Desa Silir, khususnya Kepala Desa selaku pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diharapkan tidak menghindari pertanyaan terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa.

Hingga berita ini diterbitkan, tim masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kepala Desa Silir terkait rincian penggunaan anggaran pembangunan gedung olahraga, program ketahanan pangan, serta dugaan perbedaan volume pavingisasi. Media Suara Publik membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Silir maupun pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.