Evaluasi Integritas Kepala Desa: Tinjauan Hukum Administrasi atas Kasus Asusila
OLEH : Nur Afit Santoso: Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
SEORANG Kepala Desa tidak sekadar menduduki posisi administratif, tetapi juga harus menjadi teladan sosial, budaya, dan moral bagi warganya. Saat seorang Kepala Desa kedapatan berada di kamar hotel bersama pria yang berstatus suami orang, hal tersebut bukan lagi sekadar ranah pribadi, melainkan pelanggaran hukum dan penodaan terhadap martabat jabatan publik. Dalam tata hukum pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan, tindakan amoral semacam ini membawa konsekuensi hukum yang tegas, yakni pemberhentian dari jabatan.
Gugurnya Syarat “Berkelakuan Baik”
Sejak tahap pencalonan, regulasi daerah telah menetapkan standar moralitas yang ketat. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pasal 22 huruf l), setiap calon wajib memenuhi syarat “berkelakuan baik, jujur, dan adil”. Dalam prinsip hukum administrasi negara, syarat jabatan (ambtsvereisten) ini tidak berhenti setelah pelantikan, melainkan harus terus dijaga selama masa jabatan berlangsung.
Tindakan berduaan di kamar hotel dengan orang yang bukan muhrim, terlebih lagi dengan laki-laki yang sudah beristri, sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, dan ketertiban umum di tengah masyarakat Lamongan. Bukti pelanggaran asusila ini secara otomatis menggugurkan status “berkelakuan baik” dari Kepala Desa yang bersangkutan.
Landasan Hukum Pemberhentian
Mekanisme administratif untuk memberhentikan Kepala Desa yang kehilangan syarat moralnya telah diatur secara gamblang. Merujuk pada Perbup Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Pasal 2 ayat 1 huruf c), Kepala Desa dapat berhenti karena diberhentikan. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa pemberhentian dilakukan karena Kepala Desa “tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa”.
Ketentuan Perbup 48/2021 dan Perbup 42/2016 tersebut saling mengunci (interlocking) dalam satu sistem:
- Berkelakuan baik adalah syarat mutlak (Perbup 48/2021).
- Perbuatan asusila membuktikan hilangnya kriteria kelakuan baik, sehingga syarat sebagai Kepala Desa tidak lagi terpenuhi secara sah.
- Konsekuensi dari gugurnya syarat tersebut adalah pemberhentian jabatan (Perbup 42/2016).
Urgensi Ketegasan Pemerintah Daerah
Proses pemberhentian administratif atas pelanggaran etika yang terbukti secara kasat mata ini tidak semestinya tersandera oleh proses hukum pidana yang berlarut-larut, seperti halnya delik perzinaan dalam KUHP. Hukum administrasi memiliki rezim penegakan disiplinnya sendiri yang berfokus pada wibawa pemerintahan dan kepentingan publik.
Membiarkan seorang Kepala Desa yang telah kehilangan legitimasi moral untuk terus memimpin hanya akan mengganggu pelayanan publik, memancing gejolak sosial, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus segera melaksanakan mekanisme pengusulan hingga penerbitan surat pemberhentian. Langkah tegas dan konstitusional ini mutlak diperlukan demi menjaga kehormatan tata pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan.
