DPD IMM Jawa Timur Apresiasi Pemutihan Denda Pajak: Langkah Progresif untuk Pendapatan Daerah
2 min read
SURABAYA, Mediasuarapublik – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur (DPD IMM Jawa Timur) dengan tegas menyampaikan dukungan penuh akan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai langkah progresif dalam memperkuat pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur.
Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur Devi Kurniawan menegaskan, pemutihan denda pajak adalah solusi nyata bagi masyarakat di akar rumput.
“Kami menilai kebijakan tersebut cukup berdampak signifikan bagi masyarakat Jawa Timur, dan ini menjadi kebijakan yang amat solutif. Kami betul-betul mengapresiasi” tegas Devi.
Menurut Devi, kebijakan tersebut akan berdampak dan membuka ruang rekonsiliasi antara pemerintah provinsi dan wajib pajak. Lain daripada itu, justru Devi sedikit menyayangkan adanya gerakan yang mengajak masyarakat untuk meminta pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
“Justru penunggakan pajak akan berdampak bumerang bagi wacana pembangunan. Sehingga pada akhirnya daerah akan kehilangan sumber pendapatan vital yang akan diperuntukkan untuk pelbagai pembangunan prioritas di daerah” imbuhnya.
Kemudian yang tidak kalah penting, secara khusus Devi menyoroti kelompok khusus yang justru mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor.
“Bahwa langkah yang diambil tersebut justru bersebrangan dengan prinsip keadilan sosial, sebab akan berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan di daerah” terang Devi.
Sekali lagi, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur (DPD IMM Jawa Timur) betul betul mengapresiasi langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Bahwa pada akhirnya, program tersebut akan berdampak pada efektivitas kepatuhan wajib pajak dan menjadi langkah komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dalam kebijakan fiskal. [FM/Red]
