Ketua DPD IMM Jatim Menolak Usulan Polri di Bawah TNI/Kemendagri, Begini Penjelasannya!!

SURABAYA, Mediasuarapublik – Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan, menyayangkan pernyataan elit politik PDIP sekaligus anggota DPR RI Komisi III Deddy Sitorus terkait usulan perubahan kedudukan intitusi POLRI dibawahi TNI dan Kemendagri. 

Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan semangat perjuangan reformasi. “kami menyatakan menolak atas usulan tersebut karena usulan tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diperjuangkan selama reformasi,” Ucap Devi.

Pemisahan TNI dan POLRI lahir dari proses panjang kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebelum reformasi, TNI dan POLRI berada dalam satu institusi Bernama ABRI. Namun, semenjak adanya reformasi kedua institusi tersebut dipisah seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk menolak dwifungsi ABRI. 

Pemisahan tersebut dimulai sejak Era Presiden BJ. Habibie hingga pada akhirnya secara resmi TNI dan POLRI secara kedudukan dipisah melalui Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000. 

Menurut Devi, hal yang membuatnya semakin tegas menolak usulan tersebut adalah alasan yang melatarbelakangi politisi PDIP tersebut. Adapun hal yang menjadi alasan Deddy Sitorus mengusulkan agar POLRI dibawahi TNI atau Kemendagri adalah adanya dugaan intervensi oknum POLRI dalam pelaksanaan PILKADA serentak 2024.

 “Elit Politik seharusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat apalagi pada momentum PILKADA ini,” tegas Devi. 

Dugaan tanpa dasar oleh Deddy Sitorus mencerminkan cara pandang politisi tersebut yang kurang komperhensif dan holistik dalam melihat suatu fenomena.  

Devi juga menilai bahwa kedudukan POLRI pada saat ini sudah sangat tepat, karena POLRI bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga memudahkan birokrasi, memberikan keleluasaan POLRI untuk melayani rakyat serta mengabdi pada bangsa dan negara. [FM/Red]