Kontroversi Penundaan Bayar Belanja Kegiatan APBD 2023 di Kabupaten Lamongan

LAMONGAN, Mediasuarapublik – Sebagian masyarakat Kabupaten Lamongan menganggap Penundaan pembayaran sejumlah belanja kegiatan APBD 2023 di Kabupaten Lamongan yang saat ini terus menuai kontroversi menjadi preseden buruk kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi dan wakil bupati KH. Abdul Rouf dalam mengelola keuangan.

Salah satu rekanan yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, jika ada indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sehat di lingkungan Pemkab Lamongan.

“Keuangan tidak sehat ini, mestinya sudah bisa diantisipasi oleh Pemkab, dengan membelanjakan uang APBD berbasis kebutuhan, bukan sebaliknya yang penting uang terserap,” ujarnya dikutip, Kamis (15/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika kalau sudah begini, yang rugi bukan saja pihak ketiga, tapi juga Pemerintah Kabupaten yang menanggung hutang dan malu, karena ada yang tidak tepat dalam pengelolaan keuangan APBD di Kabupaten Lamongan.

“Ada apa dengan pengelolaan keuangan di Lamongan ini, ketergantungan dengan pemerintah pusat cukup besar, karena minimnya inovasi dalam mendulang pendapatan asli Daerah,” ujarnya dengan dengan berapi-api.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, ketua Komisi C yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, M. Burhanudin mengaku kaget adanya penundaan pembayaran bagi sejumlah kegiatan yang dibiayai oleh APBD 2023 tersebut. 

Ia mengatakan, Setelah dilakukannya komunikasi ke dinas-dinas, memang kondisi keuangan daerah saat ini tidak sehat.

“Sudah saya konfirmasi ke beberapa OPD terkait mas. Memang kondisi keuangan APBD kita kurang sehat jadi ada beberapa kegiatan yang masuk tunda bayar,” ungkapnya.

Potensi keuangan yang tidak sehat ini, lanjut Gus Burhan, panggilan akrab politisi PKB ini, semestinya sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari, dengan membelanjakan uang APBD untuk keperluan pembangunan yang realistis, bukan malah sebaliknya seperti sekarang ini.

Agar ke depan hal yang demikian ini tidak terjadi, ia mendesak eksekutif untuk lebih jeli dan realistis dalam merencanakan program pembangunan.

“Selaku anggota Banggar saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi di tahun depan. Kita belanja yang realistis saja biar tidak besar pasak daripada tiang,” harapnya.

Terhadap penundaan pembayaran ini, ia berharap tidak sampai putus kelanjutan pembangunannya dan harus tetap dituntaskan sampai 100 persen.

“Yang terkena penundaan pembayaran agar pengerjaan nya tetap harus berjalan sesuai sampai 100 persen, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah, dan pihak eksekutif harus bisa memberikan kepastian kepada pihak ketiga untuk membayarnya dengan perjanjian-perjanjian yang sudah diatur,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini dalam kondisi tidak sehat, lantaran sejumlah suplai dana yang dari Pemerintah Pusat tersendat. “Iya benar kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kondisi tidak sehat,” kata Khusnul Yaqin Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tersendatnya transferan dari pemerintah pusat itu salah satunya adalah dana bagi hasil. Karena kondisi keuangan yang tidak baik itu, sejumlah pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang sudah berjalan, atau yang sudah lelang sebagian pembayarannya akan ditunda tahun depan.

Agar ada kepastian pembayaran itu lanjutnya, organisasi perangkat daerah yang kebetulan ada kegiatan untuk tetap melakukan pengajuan SPM beserta kelengkapannya, setelah itu akan diterbitkan pengakuan hutang dari pemerintah kepada pihak ketiga/rekanan. “Prosesnya seperti itu, pemerintah tetap membayar yang menjadi tanggungannya, meski akan dibayar tunda pada tahun depan,” terangnya.

Adapun kegiatan satuan kerja yang belum sampai dilaksanakan, ada kebijakan untuk ditunda penyerapannya, dan akan kembali dimasukan dalam APBD 2024 yang aman datang. “Ya terpaksa kalau ada program yang masih rencana-rencana otomatis cancel gitu saja,” jelasnya. [Red]