Pengguna Identitas Kependudukan Digital Ditarget Capai 50 Juta Jiwa di 2023

JAKARTA, Mediasuarapublik – Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mewujudkan program Satu Data Nasional atau single identity number. Di tahun 2023, Kemendagri memasang target ada 50 juta aktivasi IKD.

Terkait hal itu, Komisi II DPR mengingatkan program digitalisasi itu harus benar-benar menjadikan KTP elektronik sebagai identitas serba guna seperti yang diterapkan di negara-negara maju.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, saat dihubungi, Rabu (3/5/2023), mengatakan, program aktivasi IKD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Saat ini, IKD baru bisa diunduh di ponsel Android. Untuk ponsel dengan sistem operasi IOS belum tersedia karena proses kerja sama yang belum tuntas antara Ditjen Dukcapil dan pihak Apple.

”Fokus kami adalah bagaimana mengembangkan IKD agar lebih hebat seperti SingPass atau Singapore Personal Accessyaitu sebagai hub (network) bagi pelayanan publik lain yang bisa diakses melalui genggaman tangan (handphone),” ujarnya.

Berdasarkan data Ditjen Dukcapil hingga 2 Mei 2023, sudah ada 2.297.376 orang yang mengunduh dan menggunakan aplikasi IKD di ponsel Android. Adapun target penggunaan aplikasi IKD pada tahun 2023 ini mencapai 50 juta jiwa.

Teguh mengklaim, inovasi penggunaan IKD sudah bisa menghemat anggaran penggunaan blangko KTP-el. Hitungannya, harga blangko KTP-el per keping Rp 10.571. Jika dikalikan dengan harga per keping blangko, efiensi anggaran yang sudah dicapai adalah Rp 24,2 miliar.

Dia juga terus mengimbau masyarakat untuk melakukan single sign on IKD atau aktivasi tunggal di fitur IKD. Dengan fitur itu, masyarakat akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan sebagainya. Jika fitur itu sudah dimanfaatkan dengan optimal, dia yakin era satu data nasional bisa benar-benar tercapai.

Untuk mendorong lebih banyak aktivasi IKD di masyarakat, Teguh menargetkan aktivasi aplikasi IKD melalui kampus, kantor pemerintahan dan swasta. Program aktivasi terus dimasifkan melalui berbagai cara. Dalam waktu dekat, yaitu 23 Mei, juga akan ada peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) digital. Dalam program itu, IKD juga akan berperan untuk 12 jenis pelayanan administrasi kependudukan di MPP.

Untuk mengoptimalkan penguatan dan pengembangan sistem dan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi, Ditjen Dukcapil juga mendapatkan sokongan pendanaan dari Bank Dunia. Dana tersebut untuk membiayai secara komprehensif pembangunan infrastruktur pendukung dan program IKD. Pembangunan infrastruktur itu juga akan diwujudkan dalam bentuk pusat data server baru.

Perangkat keras pusat data server lama milik Ditjen Dukcapil sudah uzur dan suku cadangnya sudah tidak lagi diproduksi. Sebelumnya, pembangunan pusat data server itu diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 1,7 triliun

”Saat ini masih sedang disusun kajian kebutuhan perangkat dan kebutuhan pembangunan data center,” jelas Teguh. [AH]