Digeruduk Rubuan Petani Tambak Lamongan, Bupati Berjanji Bakal Memperjuangkan Aspirasi Ke Pemerintah Pusat

LAMONGAN, Mediasuarapublik – Ribuan masa dari petani tambak menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk berunjuk rasa, Rabu (24/8/22).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pengalokasian kembali pupuk bersubsidi bagi para petani tambak.

“Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu (pupuk bersubsidi) untuk kebutuhan perikanan dihapus. Lah, bagaimana nasib petambak Lamongan yang notabene pakai sistem mina-padi. Kami membutuhkan subsidi itu,” ujar Korlap Aksi Yusuf.

Yusuf mengatakan, pada kunjungan kerja (kunker) Menteri Pertanian (Mentan) di Lamongan kemaren, petani tambak di Kecamatan Babat dibuat kesal. Sebab dalam pertemuan yang digelar tidak ada dialog terkait penyelesaian masalah pupuk.

“Mentan itu bertanggung jawab untuk mencantumkan dalam perturan menteri, tapi yang baru tidak ada perikanan. Kunker di Lamongan juga tidak ada menyinggung terkait pupuk,” tuntut Yusuf.

Selain itu, para petani tambak juga mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran, jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“Kami juga meminta keseriusan bupati dan DPRD untuk meneriakkan masalah pupuk ini ke Pak Jokowi. Melihat keseriusan pemerintah masih belum ada perjuangan pupuk buat para petambak, bila perlu copot kepala Dinas bila tidak pro pada petani tambak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan, direncanakan besuk pagi pihaknya menerima Undangan ke Komisi IV DPR-RI. Dia berjanji bakal memperjuangkan aspirasi ke Pemerintah Pusat.

“Semuanya sudah ada, pupuk juga ada, RDKK (rancangan definitif kebutuhan kelompok) juga sudah diminta. Pak Luhut juga menyarankan dikembalikan lagi ke aturan Kementan tahun 2022, karena payung hukumnya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) demi petani budidaya petambak/ Perikanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuhronur menjelaskan, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, RDKK Lamongan sendiri sudah sebanyak 24 ribu Ha dan membutuhkan setidaknya 36 ribu ton pupuk.

“Menunggu masalah payung hukum, kami juga sedang berupaya adanya realokasi pupuk dari Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. [JJ2/Yar]