Kades dan Kasun Diduga Mainkan Anggaran Bansun Desa Jubellor
2 min read
Lamongan – mediasuarapublik.com
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (BKKPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan untuk menunjang infrastruktur Pemerintah Desa yang dipereuntukan untuk dusun (Bansun), untuk saat ini sudah mulai direalisasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Program itu disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), secara langsung kepada Pemdes yang mendapatkan bantuan untuk dusun di desa tersebut.
Akan tetapi program yang dicita-citakan oleh Pemerinta Daerah (Pemda) guna untuk membangun desa yang lebih maju, supaya mempunyai daya saing dengan kabupaten lain. Namun diduga banyak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, oleh oknum level atas sampai level bawah. Salah satunya terjadi di Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan keterangan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kepada Timsus Media Suara Publik menjelaskan, “Di desa saya tepatnya dudun suci desa jubellor telah dilakukan pedelisasi jalan yang berada di jalan dusun suci desa jubellor. Sesuai dengan papan informasi proyek itu dianggarkan senilai 35 juta, akan tetapi dari perhitungan saya dan warga-warga yang melihat dan mengamati secara langsung serta menghitung material, proyek pedelisasi itu patut kita duga hanya menghabiskan kurang lebih 25 jutaan, dikarnakan truk pengangkut pedel yang datang kurang lebih 25 truk ( 25 ret) dan beberapa orang untuk meratakan pedel, ” bebernya.
Lebih lanjut, narasumber berharap kepada Timsus Suarat Kabar Harian (SKH) Suara Publik untuk mengungkap dan mempublikasikan hal tersebut. “Dikarenakan kami selaku warga Desa Jubellor tidak mau anggaran yang seharusmnya dipergunakan untuk infrastruktur supaya desa kita lebih maju pembangunanya, tapi dibuat ajang bancaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” harapnya.
Untuk memperjelas permasalahan tersebut, Timsus selanjutnya mendatangi Kantor Desa Jubellor, dengan tujuan melakukan konfirmasi terkait adanya dugaan penyelewengan proyek pedelisasi tersebut. Sayangnya sesampai di kantor desa Timsus tidak dapat menjumpai Kepala Desa (Kades).
Sementara itu, Sekertaris desa (Sekdes) mengatakan, “Pak Kades tidak ada mas, orangnya tadi ada rapat di Kecamatan. Mengenai bansun langsung konfirmasi dengan Kades saja,” jelasnya Sekdes kepada Timsus. [Timsus]