Disetujui DPR, UU Perampasan Aset Berlaku Efektif 12 Bulan Setelah Diundangkan
JAKARTA, Mediasuarapublik – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi baru ini menjadi tonggak penting bagi negara dalam memperkuat instrumen pengembalian aset hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan, kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan dalam paradigma penegakan hukum. Penanganan perkara tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.
Salah satu terobosan utama dalam beleid ini adalah penerapan mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based forfeiture), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Syarat Perampasan Tanpa Vonis Pidana
Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7, negara berwenang mengajukan perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Objek aset yang dapat dirampas melalui jalur ini minimal bernilai Rp 1 miliar saat diperoleh. Kendati demikian, penyitaan aset tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses peradilan masih memungkinkan untuk dilanjutkan.
Cakupan kejahatan yang disasar pun tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Pasal 4 memperluas sasaran hingga kejahatan narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain itu, penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi turut masuk dalam radar regulasi ini. Dalam bagian penjelasan, cakupan tersebut merinci praktik judi daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan ibadah haji dan umrah, hingga kejahatan yang melibatkan aset kripto.
Berdasarkan Pasal 5, jenis aset yang dapat diambil alih negara meliputi hasil tindak pidana yang telah dialihkan bentuknya, sarana yang digunakan untuk berbuat kejahatan, hingga harta yang tidak diketahui pemiliknya. Jika aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau gagal dieksekusi, negara berhak merampas aset sah milik pelaku sebagai pengganti. Namun, aset yang telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial, atau tempat ibadah tetap dipertahankan pemanfaatannya bagi publik.
Mekanisme Pembuktian dan Pengejaran Aset
Dalam pelaksanaannya (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36), permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan. Khusus bagi pelaku yang buron, permohonan dapat dilayangkan paling cepat 60 hari sejak status daftar pencarian orang (DPO) diterbitkan. Di muka sidang, JPN tetap memikul beban pembuktian untuk menunjukkan keterkaitan antara aset tersebut dan tindak pidana.
Guna mencegah pengalihan atau penyembunyian harta, undang-undang ini mengatur langkah penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan. Penghentian transaksi berlaku maksimal lima hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Untuk pemblokiran, izin ketua pengadilan negeri diproses maksimal dua hari dengan masa berlaku tujuh hari dan opsi perpanjangan satu kali selama tujuh hari. Sementara itu, penyitaan berlangsung paling lama 15 hari sejak izin terbit dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
Jangkauan aturan ini juga menembus batas yurisdiksi negara. Melalui Pasal 22, negara berwenang meminta pemblokiran dan penyitaan aset yang berada di luar negeri. Apabila otoritas negara lain menolak permintaan tersebut, penyidik dapat menyita aset lain di dalam negeri milik pelaku atau pihak terafiliasi dengan nilai yang setara.
Perlindungan Pihak Ketiga dan Batas Waktu Sidang
Di tengah perluasan kewenangan negara, hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap dijamin. Mengacu pada Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga berhak mengajukan keberatan sekaligus menuntut ganti rugi apabila merasa dirugikan. Hak keberatan ini tertutup bagi buronan, terdakwa yang diadili secara in absentia (tanpa kehadiran), maupun tim kuasa hukumnya.
Agar proses hukum berjalan efektif dan tidak berlarut-larut, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50 membatasi waktu pemeriksaan perkara di pengadilan maksimal 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan hanya tersedia melalui jalur kasasi yang sifatnya final dan mengikat, dengan tenggat pemeriksaan yang juga dibatasi paling lama 60 hari.
Untuk tata kelola, aset rampasan akan diurus oleh badan khusus bentukan Presiden, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Penyidik maupun JPN yang menyalahgunakan wewenang terancam sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif, etik, hingga pidana. Adapun barang bukti yang rentan rusak atau menyusut nilainya dapat dilelang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.
Tidak Berlaku Surut
Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan prinsip non-retroaktif atau tidak berlaku surut; regulasi ini hanya menjerat tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku. Pelaksanaannya efektif berjalan 12 bulan setelah diundangkan, sekaligus menunggu terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas aset.
Pengesahan ini merupakan muara dari rangkaian pembahasan sejak Agustus 2025, penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai RUU usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, hingga pendalaman di tingkat panitia kerja pada 5 November 2026. Selama proses berlangsung secara terbuka, Komisi III DPR menghimpun 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat, melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing.
Dengan berlakunya undang-undang ini, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang jauh lebih bertaji dalam memburu harta hasil kejahatan, sembari tetap menjaga akuntabilitas serta perlindungan hak warga negara yang beritikad baik. [AH/Red]
