20 November 2026

Mediasuarapublik.com

Mengedepankan Profesional Dalam Berita Yang Seimbang Secara Aktual Dan Faktual

Home » Kinerja DLHK Sidoarjo Disorot, Penanganan Polusi Udara Tropodo dan Limbah RPH Katerungan Dinilai Mandek

Kinerja DLHK Sidoarjo Disorot, Penanganan Polusi Udara Tropodo dan Limbah RPH Katerungan Dinilai Mandek

SIDOARJO, Mediasuarapublik – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menuai kritik keras dari masyarakat dan pemerhati lingkungan. Instansi tersebut dinilai kurang tegas dan terkesan lepas tangan dalam menuntaskan dua persoalan pencemaran lingkungan kronis di wilayah Kecamatan Krian, yakni polusi udara di Desa Tropodo serta pembuangan limbah pemotongan hewan di Desa Katerungan.

Polusi Pembakaran Limbah Plastik di Desa Tropodo
Di Desa Tropodo, kepulan asap hitam pekat dari aktivitas industri kecil dan menengah (IKM) tahu yang menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar masih terus dikeluhkan warga. Praktik pembakaran limbah plastik di tungku yang tidak memenuhi standar ini melepaskan partikel debu halus (PM2.5) serta senyawa beracun seperti dioksin dan mikroplastik yang melampaui ambang batas kesehatan.

Meski pihak dinas sempat mencatat komitmen penghentian penggunaan bahan bakar limbah B3 dari para pelaku usaha, warga menilai pengawasan di lapangan tidak berjalan konsisten. Kepulan asap pembakaran plastik masih kerap terpantau menyelimuti permukiman dan memicu gangguan pernapasan warga sekitar.

Limbah Pemotongan Hewan Cemari Kali di Desa Katerungan
Persoalan serupa terjadi di Desa Katerungan, Kecamatan Krian. Aktivitas pemotongan hewan yang beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) memadai diduga membuang limbah darah dan kotoran langsung ke aliran sungai setempat.

Akibatnya, air sungai berubah warna menjadi kemerahan dan menimbulkan bau busuk menyengat yang mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga maupun pengguna jalan. Pihak pemerintah desa setempat bahkan sempat menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin bagi aktivitas pemotongan hewan yang mencemari lingkungan tersebut.

Tuntutan Tindakan Nyata dan Penegakan Hukum
Situasi yang berlarut-larut ini memicu persepsi publik bahwa fungsi pengawasan dan penindakan dari DLHK Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan optimal. Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya sekadar melakukan pendataan atau imbauan administratif, melainkan mengambil langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap para pelanggar baku mutu lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menantikan langkah konkret dari jajaran DLHK Sidoarjo untuk memulihkan kualitas udara dan aliran sungai di kedua desa tersebut demi menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.