Dana Desa Rp 224 Juta Mengendap Lintas Tahun di BUMDes Besuk, Dalih Pengurus Diduga Menabrak Aturan Keuangan Desa
KEDIRI, Mediasuarapublik — Pengelolaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, senilai Rp 224,049 juta menyisakan persoalan serius. Anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2025 itu terungkap masih mengendap utuh di rekening hingga pertengahan November 2026—melampaui batas tahun anggaran berjalan tanpa satu pun realisasi kegiatan di lapangan.
Dalam konfirmasi terpisah, Ketua BUMDes Besuk mengakui dana tersebut belum dibelanjakan untuk program pengadaan sapi yang direncanakan. Ia berdalih eksekusi anggaran terhambat tingginya harga ternak, ketiadaan lahan, serta belum siapnya tenaga perawat sapi. Namun, pengakuan pengurus BUMDes tersebut justru bertabrakan langsung dengan sejumlah regulasi pengelolaan keuangan desa dan aturan penyertaan modal BUMDes.
Secara regulatif, pengelolaan keuangan desa terikat pada prinsip tahunan (annuality principle). Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Artinya, alokasi minimal 20 persen Dana Desa TA 2025 untuk ketahanan pangan wajib direalisasikan pada tahun berjalan 2025. Apabila hingga 31 Desember 2025 anggaran tidak terserap, Pasal 27 dan Pasal 52 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan sisa dana dicatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk kemudian dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya, bukan dibiarkan mengendap pasif lintas tahun anggaran tanpa kejelasan siklus pertanggungjawaban.
Akan tetapi, saat dikonfirmasi mengenai anggaran TA 2025 tersebut, Ketua BUMDes Besuk justru menganggap batas waktu pelaksanaannya adalah akhir 2026 dan mengeklaim proses pencairan baru berlangsung pada 2026.
“Ini Pak, jadi rencana kemarin itu masih punya program. Rencananya pelaksanaannya yang penting jangan sampai melebihi, karena itu kan program 2026. Ini 2026 jangan sampai melebihi 2026. Kemarin memang ada kendala,” ujar Ketua BUMDes Besuk saat dimintai penjelasan.
Ketika ditegaskan bahwa anggaran Rp 224 juta itu merupakan pos murni Dana Desa TA 2025 yang seharusnya tuntas pada akhir 2025, Ketua BUMDes tetap bersikukuh bahwa dana dalam keadaan utuh dan mempertanyakan waktu pencairannya. “Pencairannya kan di 2026 toh itu, Pak? Uangnya itu masih ada, tetap Pak, masih ada,” katanya.
Ironisnya, selaku pimpinan unit usaha desa, ia mengaku tidak mengingat pasti bulan pencairan dana ratusan juta rupiah tersebut dari kas pemerintah desa ke rekening BUMDes. “Transfer bulan berapa itu? 2026 ya? Saya lupa. Memang kita tahunya persis ada di buku yang ada di bendahara, jadi saya belum bisa menjawab secara pasti. Yang jelas sudah tertransfer semua,” tuturnya.
Ketua BUMDes pun akhirnya mengakui bahwa anggaran negara maupun desa yang melampaui tahun anggaran tanpa dasar hukum sah merupakan pelanggaran administrasi. Meski demikian, ia menargetkan belanja pengadaan sapi akan dikebut dalam waktu singkat menjelang tutup buku 2026.
“Kalau (melangkahi tahun anggaran) jelas bermasalah. Insyaallah tidak sampai satu bulan ini sudah habis (terealisasi),” ucapnya.
Menyalahi syarat kelayakan usaha sebelum pencairan
Selain melanggar disiplin tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) serta Pasal 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai asas tertib dan disiplin anggaran, dalih pengurus BUMDes juga berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Dalam Pasal 40 hingga Pasal 42 PP Nomor 11 Tahun 2021, penyertaan modal desa kepada BUMDes wajib didahului analisis kelayakan usaha dan rencana program kerja yang matang sebelum ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan dicairkan dari kas desa. Ketentuan serupa dipertegas dalam panduan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang mensyaratkan kesiapan teknis unit usaha tematik hewani maupun nabati agar dana langsung produktif.
Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Dana Rp 224,049 juta sudah ditransfer bendahara desa ke rekening BUMDes, sementara pengurus baru mencari lahan, menego harga ternak, hingga membicarakan skema perawat sapi pada penghujung 2026.
“Kita ke sapi. Cuma kemarin itu masih nego, ya karena harga sapi masih mahal. Selain itu kita butuh lahan,” ungkap Ketua BUMDes.
Ia beralasan pengurus tidak mau gegabah membeli ternak sebelum ada kepastian mengenai tenaga kerja pemelihara, ketersediaan hijauan pakan, dan kesepakatan pembagian hasil dengan warga penggaduh.
“Kendalanya kan tidak mungkin saya urus sendiri, Pak. Membutuhkan tenaga kerja. Otomatis yang menggarap dan merawat siapa, tanamannya (pakan) di mana, itu harus dipikirkan. Kalau misalnya kita melangkah langsung beli, kesiapannya bagaimana, siap tidak yang merawat nanti? Ada yang minta skema bagi hasil fifty-fifty (50:50), tetapi kadang-kadang tidak sama, belum sampai waktunya sudah minta dijual,” paparnya.
Terkait aspek legalitas, Ketua BUMDes menyebut badan hukum lembaganya telah terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU), meskipun surat keputusan (SK) kepengurusan dan proses verifikasi administrasi sempat molor hingga 2026. “SK-nya ke 2026 itu. Kemarin menunggu proses dari pemerintah itu, verifikasinya agak lama, tetapi sekarang sudah jadi semua,” imbuhnya.
Celah pengawasan dan tanda tanya akuntabilitas
Pernyataan Ketua BUMDes tersebut mempertegas sengkarut tata kelola dana ketahanan pangan Desa Besuk. Sebelumnya, Kepala Desa Besuk menyatakan tanggung jawab pemerintah desa telah selesai sejak dana ditransfer ke BUMDes, sekaligus mengungkap rencana usaha sempat berubah haluan dari pengadaan traktor besar senilai Rp 400 juta—yang tidak disetujui—menjadi peternakan sapi dalam satu kandang terpusat karena trauma wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Pada tahun anggaran 2026 ini, BUMDes Besuk dipastikan tidak lagi mendapat kucuran penyertaan modal baru seiring menyusutnya pagu Dana Desa Besuk menjadi sekitar Rp 300 juta dari total pagu TA 2025 sebesar Rp 1,115 miliar.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, membiarkan anggaran publik mengendap lintas tahun tanpa skema kontrak tahun jamak (multi-years) yang sah tidak hanya menyalahi disiplin fiskal, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat atas manfaat ekonomi program ketahanan pangan. Sebagai entitas berbadan hukum mandiri sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021, seluruh beban pertanggungjawaban hukum atas mengendapnya dana Rp 224,049 juta tersebut kini melekat penuh pada pengurus BUMDes.
Di luar dana BUMDes yang parkir di rekening, dokumen rincian Dana Desa Besuk TA 2025 juga masih menyisakan misteri pada pos Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp 119,26 juta untuk pengadaan alat penggilingan padi atau jagung. Berbeda dengan proyek jalan desa Rp 103,576 juta dan saluran irigasi tersier Rp 120,025 juta yang telah rampung dikerjakan, Kepala Desa maupun Bendahara Desa Besuk membantah pernah menerima barang maupun membelanjakan anggaran alat pengolahan pertanian ratusan juta rupiah tersebut. [TIMSUSS]
