Penanganan Aduan Pencemaran Lingkungan di DLHK Sidoarjo Berdasarkan Urutan Masuk, Presiden ABJI Suliono, S.H. Angkat Bicara
SIDOARJO, Mediasuarapublik – Mekanisme penanganan informasi pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian publik. Pasalnya, penanganan setiap laporan yang masuk dilakukan secara bertahap sesuai dengan nomor urut kedatangan berkas aduan.
Menyikapi hal tersebut, Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI), Suliono, S.H., angkat bicara. Ia menekankan bahwa dalam persoalan lingkungan hidup, kecepatan respons di lapangan sangat menentukan efektivitas pencegahan dampak kerusakan yang lebih luas.
“Kami mengapresiasi langkah tertib administrasi DLHK Sidoarjo yang memproses pengaduan masyarakat sesuai urutan masuk. Namun, perlu dipahami bahwa kasus dugaan pencemaran lingkungan tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan antrean administrasi biasa,” kata Suliono, S.H., [Hari/Tanggal, misal: Jumat (13/11/2026)].
Suliono menjelaskan, dugaan pencemaran—seperti pembuangan limbah industri ke sungai atau polusi udara—memiliki sifat yang dinamis dan berisiko tinggi terhadap kesehatan warga sekitar. Jika penanganan terlalu lama menunggu giliran antrean, kondisi di lapangan dikhawatirkan sudah berubah dan menyulitkan proses pembuktian.
Oleh karena itu, Ketum ABJI ini mendesak DLHK Sidoarjo untuk tetap menerapkan skala prioritas bagi laporan yang terindikasi darurat atau berdampak luas bagi masyarakat.
“Harus ada pemilahan tingkat urgensi. Jika ada aduan pencemaran yang mengancam ekosistem dan kesehatan warga secara langsung, tim pengawas lingkungan harus segera turun melakukan verifikasi lapangan tanpa harus menunggu antrean panjang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi kepada pelapor mengenai sejauh mana progres aduan mereka ditangani. Menurutnya, Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) akan terus memantau komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo.
Hingga berita ini ditulis, awak media masih berupaya menghubungi pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk meminta keterangan resmi terkait mekanisme verifikasi dan target waktu penyelesaian setiap aduan masyarakat yang masuk. [Ujang]
