Presiden ABJI Suliono, S.H. Tanggapi Keputusan Mundurnya Wapres Gibran
LAMONGAN, Mediasuarapublik – Presiden ABJI ( Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia) Suliono, S.H., angkat bicara menanggapi langkah mengejutkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Suliono menilai keputusan tersebut merupakan dinamika ketatanegaraan besar yang patut disikapi secara dewasa, tenang, dan tetap berpedoman pada koridor konstitusi yang berlaku.
“Pengunduran diri seorang Wakil Presiden adalah peristiwa politik dan hukum yang sangat serius. Sebagai bagian dari elemen masyarakat dan organisasi profesi/kemasyarakatan, kami menghormati keputusan pribadi yang diambil oleh Saudara Gibran Rakabuming Raka,” ujar Suliono dalam keterangannya di Lamongan, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, pria berlatar belakang hukum tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum serta kelancaran roda pemerintahan nasional di tengah masa transisi kepemimpinan ini. Ia mendorong MPR RI dan lembaga negara terkait untuk segera memproses mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden secara transparan dan akuntabel.
“Publik membutuhkan kepastian agar stabilitas politik, ekonomi, dan pelayanan masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan optimal tanpa terganggu gejolak spekulasi,” tegasnya.
Suliono juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para anggota ABJI di berbagai daerah, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang berkembang di ruang publik. Ia mengajak semua pihak untuk mengawal proses hukum maupun proses politik di parlemen dengan kepala dingin demi menjaga persatuan bangsa.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya polemik keabsahan dokumen pendidikan serta bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI. [Ujang/P.Shal]
