Alami Pertumbuhan, Realisasi Pendapatan Wilayah Kediri Capai Rp 7,33 Triliun

KEDIRI, Mediasuarapublik – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri, Nurwedi Tjahjono mengungkapkan, hingga akhir Februari 2023 KPPN Kediri mencatat realisasi pendapatan mencapai Rp 7,33 triliun. Angka tersebut, menunjukkan pertumbuhan positif di wilayah Kediri jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Ada peningkatan, dibanding periode yang sama pada tahun lalu,” ujar Nurwedi Tjahjono di Kediri, Selasa (28/3).

Sebagai informasi, angka realisasi pendapatan ini terdiri dari sektor perpajakan Rp 216,01 miliar, bea masuk Rp 0,468 miliar, cukai sebesar Rp 7.038,58 miliar, dan PNBP sebesar Rp 76,375 miliar. Dari rincian angka tersebut, sektor penerimaan bea dan cukai masih mendominasi yaitu sekitar 96 persen.

Melihat data tahun sebelumnya pada periode yang sama, hampir semua sektor mengalami peningkatan. Untuk perpajakan naik 11,7 persen dari periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 190,72 miliar dan penerimaan bea dan cukai naik 1,05 persen dari sebelumnya Rp 6.964,9 miliar.

Sementara sektor PNBP naik signifikan sebesar 52,34 persen dari sebelumnya Rp 36,4 miliar.

Melihat secara rinci dari pendapatan sektor pajak di KPPN Kediri, KPP Pratama Kediri telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 61,12 miliar. Jumlah ini sama halnya dengan 15,95 persen dari target tahun 2023.

Untuk KPP Pratama Pare, mengampu wajib pajak wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Hingga akhir Februari, telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp 78,42 miliar atau 15,25 persen dari target tahun 2023.

KPP Pratama Tulungagung yang wilayahnya meliputi Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp 64,12 miliar.

Angka tersebut telah mengakomodir 12,76 persen dari target tahun ini.

“Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan serta bea masuk dan cukai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan masih dalam track yang ada,” katanya:

“Ini juga menunjukkan isu dan kasus yang menerpa DJP dan DJBC tidak menyurutkan para wajib pajak dan wajib setor untuk menunaikan kewajibannya,” pungkasnya. [Yud/AM]