22 November 2026

Mediasuarapublik.com

Mengedepankan Profesional Dalam Berita Yang Seimbang Secara Aktual Dan Faktual

Home » Surat Permohonan Audiensi ABJI Tak Kunjung Direspons, Sikap Bea Cukai Probolinggo Disorot

Surat Permohonan Audiensi ABJI Tak Kunjung Direspons, Sikap Bea Cukai Probolinggo Disorot

PROBOLINGGO, Mediasuarapublik – Sikap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo tengah menjadi sorotan publik menyusul dugaan pengabaian terhadap surat permohonan audiensi dan klarifikasi resmi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (DPP ABJI).

Langkah pengiriman surat audiensi tersebut ditempuh ABJI untuk meminta penjelasan terbuka terkait informasi dugaan praktik “tangkap lepas” hingga penindakan ulang terhadap sebuah kendaraan pengangkut minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal jenis arak Bali.

Duduk Perkara yang Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dalam surat permohonan tersebut, peristiwa ini bermula pada 4–5 Oktober 2026. Saat itu, satu unit truk bernomor polisi S 8243 NM yang mengangkut 30 dus arak Bali diduga dihentikan oleh petugas di wilayah Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.

Namun, kendaraan beserta muatannya tersebut dikabarkan sempat dilepaskan kembali setelah diduga terjadi proses mediasi yang dikaitkan dengan sejumlah uang senilai Rp35 juta, sebelum akhirnya kembali dilakukan penindakan.

Persoalan ini kian memicu tanda tanya besar setelah ABJI mencoba melakukan konfirmasi awal melalui layanan pesan resmi WhatsApp Bea Cukai pada 29 Oktober 2026. Dalam balasan singkatnya, pihak Bea Cukai Probolinggo menyatakan bahwa selama bulan Oktober 2026 pihaknya tidak melakukan penindakan terhadap komoditas MMEA.

Desakan Transparansi Publik
Pernyataan yang dinilai bertolak belakang dengan informasi di lapangan inilah yang mendorong DPP ABJI melayangkan surat resmi guna duduk bersama dan mendapatkan klarifikasi langsung dari jajaran pimpinan KPPBC Probolinggo.

Hingga berita ini diturunkan, surat permohonan audiensi tersebut dikabarkan belum mendapatkan jadwal maupun tanggapan resmi dari pihak Bea Cukai Probolinggo. Kondisi ini memicu perhatian masyarakat dan pegiat kontrol sosial yang mendesak agar instansi kepabeanan tersebut mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik dalam menjawab setiap dugaan pelanggaran prosedur pengawasan di lapangan.

Pihak redaksi masih berupaya menghubungi pejabat berwenang di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo guna mendapatkan konfirmasi dan hak jawab resmi terkait polemik ini. [Tim]