23 November 2026

Mediasuarapublik.com

Mengedepankan Profesional Dalam Berita Yang Seimbang Secara Aktual Dan Faktual

Home » Investigasi ABJI Temukan Dugaan Ketidaksesuaian Volume dan Kualitas Bangunan Proyek Dana Desa 2025 di Desa Tanjung

Investigasi ABJI Temukan Dugaan Ketidaksesuaian Volume dan Kualitas Bangunan Proyek Dana Desa 2025 di Desa Tanjung

KEDIRI, Mediasuarapublik – Tim investigasi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) bersama Media Suara Publik melakukan penelusuran terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

Dalam penelusuran tersebut, tim menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan klarifikasi, khususnya terkait kesesuaian volume pekerjaan serta kualitas bangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan anggaran Dana Desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desa Tanjung memperoleh alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp978.857.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kegiatan desa, termasuk pembangunan infrastruktur.

Dari sejumlah kegiatan yang ditelusuri, tim investigasi ABJI mencatat tiga proyek pembangunan infrastruktur, yakni:

  1. Pembangunan jalan paving dengan anggaran Rp46.523.000.
  2. Pembangunan jalan paving area persawahan dengan anggaran Rp40.192.000.
  3. Pembangunan pondasi pagar gedung olahraga dengan anggaran Rp152.330.000.

Pengecekan Proyek Paving Dusun Tanjung

Penelusuran pertama dilakukan pada pembangunan jalan paving yang berlokasi di Dusun Tanjung RT 04/RW 03. Proyek tersebut memiliki anggaran sebesar Rp46.523.000 dengan volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam informasi kegiatan, yakni panjang 70 meter dan lebar 3 meter.

Tim investigasi ABJI turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap volume pekerjaan dan kondisi fisik bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pembangunan paving tersebut dinilai telah sesuai dengan spesifikasi volume yang diperiksa. Dari sisi kondisi fisik dan kualitas pengerjaan, tim juga tidak menemukan kejanggalan yang berarti.

Diduga Ada Selisih Volume pada Paving Jalan Sawah

Penelusuran berikutnya dilakukan pada pembangunan jalan paving area persawahan yang berlokasi di Jalan Sawah Blok Mbah Wonokarso. Proyek dengan anggaran Rp40.192.000 tersebut terbagi menjadi dua titik pekerjaan.

Berdasarkan keterangan pada prasasti kegiatan, kedua titik pembangunan memiliki volume sebagai berikut:

Titik pertama: panjang 38 meter dan lebar 4 meter.

Titik kedua: panjang 12 meter dan lebar 2,8 meter.

Namun, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan tim investigasi di lapangan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian pada ukuran lebar kedua titik pekerjaan tersebut. Lebar paving pada titik pertama terukur sekitar 3,75 meter, sedangkan titik kedua sekitar 2,64 meter.

Adanya selisih antara ukuran yang tercantum pada prasasti dengan hasil pengukuran di lapangan tersebut menjadi perhatian tim investigasi dan dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah desa.

“Selisih volume ini tentu perlu dipertanyakan dan harus ada penjelasan serta pertanggungjawaban dari pihak terkait. Hasil temuan ini nantinya akan kami konfirmasikan kepada kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan,” ungkap tim investigasi ABJI kepada Media Suara Publik.

Kondisi Pondasi Pagar Gedung Olahraga Turut Disorot

Selain dua proyek paving, tim investigasi juga melakukan peninjauan terhadap pembangunan pondasi pagar gedung olahraga yang berlokasi di Dusun Tanjung RT 04/RW 03.

Pembangunan tersebut diketahui memiliki anggaran sebesar Rp152.330.000 dengan volume pekerjaan sepanjang 147 meter sebagaimana tercantum pada prasasti kegiatan.

Dalam peninjauan tersebut, tim menyoroti kondisi fisik pondasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Saat dilakukan pemeriksaan sederhana pada permukaan bangunan, material pondasi terlihat mudah tergerus dan mengeluarkan serbuk seperti kapur ketika digosok menggunakan jari.

Salah satu anggota tim investigasi menyampaikan bahwa kondisi tersebut patut dipertanyakan, terutama berkaitan dengan kualitas material maupun komposisi adukan yang digunakan dalam pekerjaan.

“Sangat disayangkan, kondisi pondasi pagar ini terlihat agak rapuh dan mengapur. Bahkan, ketika saya coba gosok menggunakan jari, permukaannya sudah mengeluarkan serbuk seperti kapur. Hal ini perlu diperhatikan, apakah kualitas material atau komposisi adukan semennya sudah sesuai dengan standar pekerjaan,” ujarnya.

Temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk memastikan penyebab kondisi bangunan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan.

Sekdes: Infrastruktur Silakan Konfirmasi ke Kepala Desa

Berbekal hasil penelusuran di lapangan, tim investigasi ABJI kemudian mendatangi kantor Balai Desa Tanjung untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah temuan tersebut, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Namun, saat mendatangi kantor desa, tim hanya ditemui oleh sekretaris desa (Sekdes). Ketika dimintai keterangan mengenai temuan dugaan ketidaksesuaian volume dan kondisi fisik bangunan, Sekdes menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.

Tim juga menanyakan mengenai program ketahanan pangan desa yang disebut memiliki anggaran sebesar Rp152.330.000.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekdes menjelaskan bahwa program ketahanan pangan sepenuhnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut keterangannya, program tersebut meliputi penyewaan lahan untuk budidaya tebu serta kegiatan budidaya ikan lele.

Untuk penyewaan lahan tebu, Sekdes menyebut lahan yang digunakan merupakan tanah bengkok milik Sekdes dan Kepala Dusun (Kasun).

“Untuk pembangunan infrastruktur, lebih jelasnya bisa langsung dikonfirmasikan kepada Pak Kades. Sedangkan untuk program ketahanan pangan, silakan langsung menghubungi direktur BUMDes karena pengelolaannya berada di bawah BUMDes,” terang Sekdes Tanjung kepada Media Suara Publik.

Tim ABJI Berupaya Temui Direktur BUMDes

Menindaklanjuti arahan Sekdes, tim investigasi ABJI kemudian berupaya menemui direktur atau ketua BUMDes guna meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan program ketahanan pangan desa.

Tim mendatangi kediaman direktur BUMDes sebagaimana diarahkan oleh Sekdes. Namun, setibanya di lokasi, yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga belum dapat dimintai keterangan.

Hingga berita ini disusun, tim investigasi ABJI belum memperoleh klarifikasi langsung dari kepala desa terkait dugaan ketidaksesuaian volume dan kondisi fisik pembangunan infrastruktur tersebut. Penjelasan dari pihak BUMDes mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan juga masih belum diperoleh.

Tim investigasi ABJI bersama Media Suara Publik menyatakan akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan utuh. [B/D/Red]