Bantah Isu Pungli Rp 125 Juta, Kades Gempolmanis Tegaskan Pemilihan Perangkat Desa Bebas Biaya

LAMONGAN, Mediasuarapublik — Kepala Desa Gempolmanis, Romeli, akhirnya buka suara memberikan klarifikasi tegas menanggapi isu liar yang diberitakan sebuah media online terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 125 juta dalam proses pemilihan dan pelantikan Kepala Dusun (Kasun) di desanya.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan adanya gejolak serta kekecewaan akibat tuduhan aliran dana ratusan juta rupiah untuk memuluskan pelantikan Kasun terpilih. Isu miring tersebut sempat memicu spekulasi publik dan sorotan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Menanggapi hal tersebut, Romeli membantah keras tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan perangkat desa berjalan transparan tanpa ada pungutan biaya sepeser pun dari pihak mana pun.

“Saya tegaskan, selaku Kades saya tidak pernah meminta anggaran atau biaya sama sekali untuk pemilihan perangkat desa di Gempolmanis. Hal itu sama sekali tidak memiliki dasar aturan dan jelas melanggar undang-undang,” ujar Romeli saat memberikan keterangannya, Kamis (08/10).

Lebih lanjut, Romeli menjelaskan dinamika di wilayahnya, di mana minat warga setempat untuk mendaftar sebagai perangkat desa terbilang cukup rendah. Oleh karena itu, tuduhan bahwa dirinya mematok nominal ratusan juta rupiah dinilai sangat tidak masuk akal.

“Untuk di desa kami, minat warga menjadi perangkat desa itu terbilang jarang. Jadi, kalau ada kabar yang menyebutkan saya meminta anggaran hingga seratus juta lebih, itu sepenuhnya hoaks dan tidak benar,” tambah Romeli.

Romeli juga berpesan agar warga tidak teradu domba oleh kabar yang belum pasti kebenarannya dan tetap menjaga kerukunan di tingkat desa.

“Saya berharap masyarakat Desa Gempolmanis tetap adem ayem, rukun, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar,” tegasnya.

Melalui klarifikasi ini, pihak Pemerintah Desa Gempolmanis berharap situasi kembali kondusif serta menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik bagi masyarakat. [P.Shal]