Soroti Demo MBG di Lamongan, Presiden ABJI: SPPG Masih Dibutuhkan

LAMONGAN, Mediasuarapublik – Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI), Suliono, S.H., menyoroti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ) pada Selasa (7/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah membubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi aksi tersebut, Suliono mengaku memperoleh informasi bahwa demonstrasi yang berlangsung diduga bukan merupakan gerakan yang murni lahir dari aspirasi masyarakat dan pergerakan, melainkan terdapat dugaan salah satu partai berpengaruh di Kabupaten Lamongan yang diduga memberikan dukungan, termasuk dalam bentuk pendanaan.

“Saya mendapat informasi bahwa aksi tersebut bukan murni sebuah pergerakan masyarakat. Ada dugaan pihak tertentu dari salah satu partai yang terkenal di Kabupaten lamongan ini yang mendanai sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Jika benar demikian, tentu masyarakat harus mampu menilai secara objektif siapa yang sesungguhnya memiliki kepentingan di balik aksi tersebut,” ujar Suliono saat dikonfirmasi tim media, Selasa (7/7/2026).

Menurut Suliono, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar setiap aksi tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disusupi kepentingan politik maupun kelompok tertentu yang dapat menyesatkan opini publik.

Lebih lanjut, Suliono menegaskan bahwa ABJI sejak awal secara konsisten mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sejak dini.

“Sejak awal ABJI tetap berada di barisan yang mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Program ini merupakan salah satu program strategis pemerintah yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Kami memandang bahwa keberhasilan program ini harus didukung seluruh elemen bangsa, bukan justru dilemahkan dengan narasi yang tidak berdasar,” tegasnya.

Suliono juga menyoroti tuntutan pembubaran SPPG yang menurutnya tidak mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Ia menilai keberadaan SPPG bukan sekadar menjadi dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga telah membuka peluang kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

“SPPG telah menyerap banyak tenaga kerja. Mulai dari juru masak, tenaga administrasi, petugas distribusi, tenaga kebersihan, hingga melibatkan pelaku UMKM, petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal. Artinya, program ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, apabila SPPG dibubarkan sebagaimana tuntutan demonstrasi tersebut, maka dampaknya bukan hanya terhadap pelaksanaan Program MBG, tetapi juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian ribuan masyarakat yang saat ini bergantung pada keberlangsungan operasional SPPG.

Ia juga menilai bahwa selama ini Program MBG telah memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Permintaan bahan pangan lokal meningkat sehingga hasil pertanian, peternakan, perikanan, maupun usaha mikro masyarakat memiliki pasar yang lebih pasti.

“Yang merasakan manfaat bukan hanya para penerima makanan bergizi, tetapi juga petani yang hasil panennya terserap, peternak yang produknya dibeli, UMKM yang dilibatkan, hingga masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja. Ini merupakan siklus ekonomi yang sangat baik apabila terus dikawal bersama,” katanya.

Suliono turut meluruskan anggapan bahwa Program MBG hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah. Ia menegaskan bahwa sasaran program tersebut jauh lebih luas karena juga mencakup kelompok rentan yang membutuhkan perhatian negara.

“Perlu dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah. Program ini juga menyasar anak usia dini serta ibu hamil sebagai kelompok prioritas. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan anak sehingga mampu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan,” ungkapnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang selama ini aktif mengawal berbagai kebijakan publik, ABJI, lanjut Suliono, akan terus memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti menutup ruang kritik. Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan Program MBG ditemukan kekurangan atau kendala teknis, maka yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan membubarkan sistem yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami tentu mendukung adanya evaluasi apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan. Kritik yang konstruktif sangat diperlukan agar program semakin baik. Tetapi solusi yang tepat bukanlah membubarkan SPPG, melainkan memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Suliono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

“ABJI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Mari kita bersama-sama mengawal Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi bangsa dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Program yang baik harus kita dukung, kita awasi, dan kita sempurnakan bersama demi kepentingan rakyat Indonesia,” pungkasnya. [OH/Her/P.Shal]