Kades Kabuh Diduga Korupsi Anggaran Desa

JOMBANG, Mediasuarapublik – Tim investigasi Media Suara Publik turun langsung ke lapangan setelah menerima aduan masyarakat Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang terkait dugaan penyimpangan pembangunan fisik dari anggaran Dana Desa 2024 hingga 2025, termasuk program ketahanan pangan.

Reporter SPL TV, Suliono S.H, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi dari narasumber yang menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam beberapa proyek pembangunan desa.

“Dilokasi pertama ini kami mendatangi pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Dusun Pendowo dari anggaran dana desa 2025 senilai hampir 90 juta,” ujarnya.

Berdasarkan prasasti proyek yang terpasang, pembangunan tersebut memiliki volume panjang 125 meter, lebar 3 meter, dan tebal 15 sentimeter. Namun dari hasil pengamatan tim investigasi, kondisi fisik bangunan disebut telah mengalami banyak pengelupasan.

“Kondisi bangunan ini sudah banyak terjadi pengelupasan, kami menduga pas waktu pembangunan ini untuk campuran pasir dan semennya tidak seimbang. Untuk volumenya saat kita lakukan pengukuran rata-rata kami temukan hanya 14 centimeter, untuk lebarnya ini sesuai. Kami menduga untuk pekerjaan ini tidak sesuai dengan pagu dan ada dugaan markup anggaran,” ungkap Suliono.

Lokasi kedua yang didatangi tim adalah pembangunan jalan usaha tani (JUT) di Dusun Pendowo yang bersumber dari Dana Desa 2025 sebesar Rp6.090.000.

“Sesuai dengan papan prasasti yang dipasang bangunan ini memiliki volume panjang 8 meter, lebar 3 meter dan tebal 15 centimer. Pembangunan ini disebut warga aneh tapi nyata, berdasarkan pengamatan kami dilapangan dengan anggaran segitu itu terlalu besar, kami menduga dengan anggaran 1 juta setengah saja sudah bisa jadi seperti ini dan kemungkinan sudah terlalu banyak,” jelasnya.

Suliono menyebut temuan tersebut menimbulkan dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tim investigasi kemudian meninjau proyek rabat beton jalan usaha tani lain yang bersumber dari Dana Desa 2024 sebesar Rp50 juta.

“Sesuai prasasti yang dipasang bangunan ini memiliki panjang 75,80, lebar 3 meter dan tebal 14 centimeter. Kondisi bangunnya sudah terjadi banyak pengelupasan padahal bangunan ini baru berumur 2 tahun kurang. Saat kami lakukan pengukuran, kami temukan rata-rata tebalnya 13 sampai 14 centimeter. Kami menduga untuk pembangunan jalan usaha tani ini diduga dikerjakan secara asal-asalan dengan dibuktikan kondisi bangunan bisa dibilang sudah hancur semua,” ungkapnya.

Dalam proses investigasi, tim juga meminta tanggapan warga setempat. Salah satu warga menyebut kualitas pembangunan dinilai kurang baik.

“Ya kurang sae (ya kurang bagus) kirang semen,” ungkap warga.

Warga juga menyampaikan dugaan bahwa pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat setempat.

“(Yang mengerjakan) bagian tales pak, tidak orang sini, orang sini sendiri tidak digunakan,” katanya.

Terkait pembangunan jalan usaha tani senilai Rp6.090.000, warga menilai anggaran tersebut terlalu besar dibanding hasil pekerjaan.

“Kalau ini, nek pengen bagus ya Rp. 2 juta saja sampun cekap,” ujar pria yang berprofesi sebagai tukang itu.

Tim kemudian meninjau pembangunan jembatan di Dusun Pendowo yang bersumber dari Dana Desa 2024 sebesar Rp318.710.000. Berdasarkan papan proyek, jembatan tersebut memiliki panjang 12 meter dan lebar 3,25 meter. Namun dari pengamatan tim, bangunan disebut telah mengalami pengelupasan pada sejumlah bagian.

“Sesuai dengan papan proyek yang dipasang, bangunan ini menghabiskan anggaran Rp. 318.710.000 dengan volume panjang 12 meter dan lebar 3,25 meter. Untuk kondisi bangunannya sendiri ini sudah terjadi banyak pengelupasan, menurut pengamatan kami, kami menduga jika pembangunan seperti ini diduga hanya menghabiskan anggaran kurang lebih 200 juta lebih sedikit,” kata Suliono.

Warga setempat juga mengungkapkan pekerjaan jembatan tersebut diduga diborongkan.

“(Pekerjaan ini) diborongkan, baru satu tahun sudah seperti ini (dengan anggaran sebegitu besar) kurang masuk akal, harusnya ini (menunjuk sisi-sisi jembatan) menggunakan cor,” ungkap warga.

Selain itu, tim investigasi juga meninjau pembangunan gedung usaha BUMDes yang menelan anggaran lebih dari Rp300 juta dari Dana Desa 2024 dan 2025.

“Dari informasi yang kami terima dari masyarakat Desa Kabuh, untuk pembangunan BUMDes ini dianggarkan 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2024 pembangunan gedung BUMDes ini dianggarkan sebesar Rp. 189.883.700 dari dana Desa. Sedangkan pada tahun 2025 pembangunan gedung BUMDes ini dianggarkan sebesar Rp. 124.066.725 dari dana desa juga, dengan anggaran 300 juta ini dibangunkan 5 lokal kios dan dari pengamatan masyarakat sendiri, untuk bangunan seperti ini diduga hanya menghabiskan kurang lebih 250 juta sudah seperti ini,” ungkap Suliono.

Untuk mengonfirmasi sejumlah temuan tersebut, tim investigasi mendatangi Kantor Desa Kabuh guna meminta klarifikasi. Namun kepala desa tidak berada di tempat.

“Pak Kades sedang tidak ada ditempat,” ungkap Suliono di Kantor Desa Kabuh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kabuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tersebut. Tim investigasi Media Suara Publik menyatakan akan terus melakukan penelusuran serta membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan transparan kepada publik. [Timsuss]