Kades Pedagangan Diduga Markup Anggaran Desa

GRESIK, Mediasuarapublik – Tim Media Suara Publik kembali melakukan investigasi lapangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Pedagangan, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, terkait dugaan markup anggaran desa serta dugaan Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten yang disebut-sebut menjadi ajang “bagi-bagi” ke level atas.

Investigasi tersebut dipimpin oleh Reporter SPLTV, Suliono, S.H., yang mengungkap adanya kejanggalan pada pembangunan sarana dan prasarana persampahan di desa setempat. Menurutnya, proyek tersebut dibiayai melalui BK Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik bangunan di lapangan.

“Bangunan ini dikerjakan menggunakan anggaran BK Kabupaten 2025 sebesar Rp 280 juta. Namun, jika dilihat di lapangan, bangunan dengan anggaran sebesar itu hanya seperti ini. Dari keterangan narasumber yang kami temui, setelah dilakukan perhitungan dan kajian biaya riil, pembangunan ini diduga hanya menghabiskan anggaran sekitar kurang lebih Rp 80 juta,” ujar Suliono kepada tim investigasi.

Tak hanya pada proyek sarana persampahan, tim juga menemukan adanya alokasi BK Kabupaten untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Pedagangan dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta. Proyek tersebut dibagi ke dalam tiga titik lokasi pengerjaan.

“Dari temuan sarana prasarana persampahan saja, sudah menguatkan dugaan adanya markup anggaran. Bahkan, kami menerima informasi dari narasumber mengenai dugaan adanya aliran dana ke level atas. Berdasarkan temuan di lapangan, kami menduga aduan masyarakat dan informasi yang disampaikan narasumber memang memiliki dasar,” tegasnya.

Suliono menambahkan, tim media juga telah mencoba mendatangi kantor Desa Pedagangan untuk meminta klarifikasi langsung kepada kepala desa terkait temuan tersebut. Namun, saat tim tiba di lokasi, kepala desa dilaporkan tidak berada di tempat.

Tim Suara Publik menyatakan akan terus menelusuri dan mengembangkan temuan ini, termasuk mengupayakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait di tingkat desa maupun pemerintah kabupaten. Mereka berharap, hasil investigasi ini dapat mendorong aparat berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Masyarakat Desa Pedagangan sendiri berharap, dugaan penyimpangan anggaran yang mereka laporkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait, agar pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. [Timsuss]