Camat Ngimbang Pingsan Saat Terima Audiensi Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia

LAMONGAN, Mediasuarapublik – Aliansi LSM Lamongan Bersatu Jaya Indonesia (Alam Bersatu Jaya) melakukan aksi damai di Depan Kantor Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan pada, Selasa (09/09).

Massa membawa dua tuntutan yakni mendesak Camat Ngimbang, Bambang Purnomo agar segera dimutasi karena dinilai tidak becus bekerja, dan meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar memproses para kades yang diduga bermasalah.

Wakil Presiden Aliansi, Suliono, S.H. menyoroti berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngimbang. Ia menegaskan bahwa praktik yang merugikan masyarakat desa harus segera dihentikan dan diusut tuntas.

“Anggaran yang tertera di papan APBDes itu seharusnya transparan untuk masyarakat. Namun, fakta di lapangan justru banyak yang diduga dimanipulasi oleh oknum perangkat desa. Ini jelas tindakan yang mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pembangunan fisik yang mayoritas berupa Tembok Penahan Tanah (TPT).

“Kenapa setiap tahun pembangunan selalu didominasi oleh TPT? Ini patut dicurigai sebagai akal-akalan oknum perangkat desa untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, bukan murni untuk kebutuhan warga,” ujar Suliono.

Selain itu, persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menjadi sorotan tajam.

“Sejak tahun 2018 hingga sekarang, program PTSL di Kecamatan Ngimbang justru menimbulkan dugaan pungli. Padahal, program ini harusnya membantu rakyat, bukan malah membebani dengan biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya,” ungkapnya.

Terkait dengan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun 2025, Suliono mempertanyakan keterlambatan pencairannya.

“Anggaran Bumdes tahun 2025 sudah masuk ke rekening desa, tapi mengapa sampai sekarang belum dicairkan? Ada apa dengan dana itu? Jangan-jangan lagi-lagi ada permainan yang merugikan masyarakat,” kata Suliono di tengah orasinya.

Dalam puncak orasinya, Suliono menyampaikan desakan keras terkait lemahnya fungsi pengawasan di tingkat kecamatan. Ia menilai Camat Ngimbang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Camat Ngimbang itu punya fungsi sebagai pengendali wilayah dan pengawas. Tapi faktanya, dugaan penyimpangan justru dibiarkan. Kalau begini, masyarakat wajar mempertanyakan: apakah camat sengaja menutup mata, atau justru ikut bermain dalam praktik ini?” tegasnya.

“Kalau seorang camat tidak mampu menjalankan fungsi pengendalian wilayah dan pengawasan, kami meminta kepada Bapak Bupati untuk memutasi Camat Ngimbang ke Irian Jaya!,” ucapnya dengan berapi-api.

Setelah menyampaikan orasi di depan kantor kecamatan, perwakilan Aliansi dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi bersama pihak Kecamatan Ngimbang. Pertemuan berlangsung dengan suasana tegang namun tertib, di mana para perwakilan aliansi menyampaikan secara rinci berbagai dugaan penyimpangan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi.

Usai melaksanakan audiensi di kantor Kecamatan Ngimbang, perwakilan Aliansi keluar dengan raut kecewa. Audiensi yang semula diharapkan menghasilkan titik terang justru berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu terjadi lantaran Camat Ngimbang tiba-tiba jatuh pingsan di tengah-tengah jalannya pembahasan.

Suliono, juga menjelaskan, bahwa situasi tersebut membuat dialog terhenti mendadak.

“Kami sangat menyayangkan, audiensi ini tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Tiba-tiba Camat jatuh pingsan, dan pertemuan langsung dihentikan untuk menghargai dan kami akan membubarkan diri dengan tertib,” ungkap Suliono.

Meski begitu, Suliono menegaskan bahwa peristiwa itu tidak akan menghentikan perjuangan Aliansi.

“Pingsannya Camat tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan proses klarifikasi dan jawaban atas tuntutan kami. Rakyat Ngimbang tetap butuh penjelasan dan solusi,” tegasnya. [P.Shal]