Warga Desa Pamotan Gelar Aksi Unjuk Rasa: Tuntut Transparansi dan Desak Kepala Desa Mundur

LAMONGAN, Mediasuarapublik – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pamotan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Kamis (16/05). Aksi yang berlangsung sejak pagi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat sekitar dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari jajaran Polres Lamongan.

Demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai buruk dan tidak transparan, terutama terkait pengelolaan dana desa dan jalannya roda pemerintahan.

koordinator aksi, Dana Agus Dianto menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk akumulasi dari keresahan warga yang sudah lama merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai arah pembangunan dan penggunaan anggaran desa.

“Kami datang ke sini bukan sekadar mengeluh. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai warga desa yang peduli terhadap masa depan Pamotan. Tuntutan kami jelas: pertama, meminta pertanggungjawaban atas kinerja kepala desa selama menjabat; kedua, menuntut keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa; dan ketiga, mendesak Kepala Desa Pamotan, Rebi, untuk mundur dari jabatannya karena kami nilai tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” tegas Dana Agus Dianto saat diwawancarai di sela aksi.

Menurutnya, banyak program desa yang tidak berjalan maksimal dan penggunaan dana desa tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan spekulasi negatif dan ketidakpercayaan warga terhadap kepemimpinan Kepala Desa saat ini.

“Ya coba difikir saja mas, sudah 5 tahun menjabat tapi jalan desa kami tidak ada yang bagus, jembatan yang mengarah ke Dusun Ngegreng mau roboh, tapi tidak ada tindak lanjut dari kepala desa. Dana desa yang begitu banyaknya lo kemana semua,” ucapnya.

Dana menegaskan, jika pihaknya akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak terkait.

“Kami bukan bermaksud menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk peringatan agar roda pemerintahan desa dijalankan secara bersih, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Aksi yang berlangsung dengan tertib ini diwarnai dengan orasi dari perwakilan warga, pembacaan tuntutan terbuka. Massa aksi juga membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi kritik tajam terhadap kebijakan kepala desa.

Dalam orasinya, Pimpinan orator, Suliono, S.H. didepan Forkopimcam dan anggota Polres Lamongan yang hadir menyoroti ketimpangan antara potensi sumber daya manusia di desa dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

“Desa Pamotan ini adalah desa berpendidikan, di Desa Pamotan ini banyak sekali melahirkan sumbangsi kepada negara kita, menjadi penegak hukum, menjadi pengajar, menjadi tenaga kesehatan bahkan TNI-Polri banyak yang terlahir disini. Akan tetapi kondisi jalan desa kita seperti ini. Kalau saja tidak diurug pemuda sini mungkin sampean semua tidak jadi kesini,” ungkapnya.

Suliono dengan tegas mengajak warga untuk tidak serta-merta menyalahkan Bupati atas kondisi jalan desa yang rusak parah. Ia menyebut bahwa akar persoalan justru ada pada kepemimpinan tingkat desa yang dinilai tidak maksimal dalam memperjuangkan anggaran pembangunan.

“Yang biasanya membuat tulisan mencaci maki bupati, jangan salahkan bupati, karena semua itu adalah kebijakan dari kepala desa, kalau kepala desa pandai mencari anggaran gak koyok ngene pak dalane. Perlu diketahui semuanya, kalau sampean pengen tahu bangunan-bangunan di Pamotan ini pak, iku di digawe plengsengan pak, batine cek akeh. Saya selaku pemuda pamotan tidak bisa menerimakan hal itu. Ayo bangkit masyarakat Pamotan jangan mau terpuruk sampai kapanpun, kalau sampean mau diginikan selamanya maka desa kita akan menjadi desa tertinggal,” ucapnya dengan berapi-api.

Usai menyampaikan orasi dan tuntutan di depan Balai Desa, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Peduli Desa Pamotan akhirnya diberikan ruang dialog terbuka bersama perangkat desa dan Kepala Desa Pamotan.

Suliono yang juga menjadi pembicara dalam sesi tersebut menyampaikan pertanyaan dan unek-unek mereka secara langsung. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi dugaan dana operasional kantor desa yang tidak diberikan, hingga dugaan penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh Kades Rebi selama ia menjabat.

“Sudah kita tanyakan, perangkat desa tadi sudah dihadirkan semua. dan banyak pengakuan dari perangkat desa yang sesuai dengan pemberitaan yang kemaren, cuma pak sekdes aja yang tidak sama jawabannya dari pengakuannya kemaren. Untuk Bapak Rebi sendiri selalu mengelak mengatakan semuanya sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan semua apa yang di APBDes sudah dilakukan dan proyek yang dikerjakan sudah sesuai dengan musrembang,” ungkap Suliono seusai acara.

Suliono menegaskan, jika pihaknya dan para pemuda Desa Pamotan akan selalu mengawal kasus ini hingga ada jalan terbaik untuk masyakat meksi Kades Rebi tidak mau mundur dari jabatannya.

“Tidak masalah, Pak Kades tidak mau mundur. Tapi kita akan bertindak untuk melaporkan ini Polres dan Kejaksaan karena ini sudah terlalu parah dan apa yang diperbuat Kades Rebi ini sudah sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan perangkatnya. Kita juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi yang sama di kemudian hari dengan massa yang lebih banyak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekdes Pamotan Yogik menyampaikan, jika sudah beberapa tahun biaya operasional kesekretariatan desa tidak diberikan oleh Kades Rebi.

“Kami juga ingin menyampaikan jika dikantor juga tidak ada apa-apa komputer kami rusak, printer juga rusak, bahkan untuk kertas beli kertas saja kami tidak bisa karena biaya operasional sekretariatan beberapa tahun ini tidak dikasihkan (sama pak kades). Itu juga berdampak pada pelayanan kita kepada masyarakat, jadi kita di mata masyarakat itu kesannya tidak bisa bekerja. Padahal pak kades sendiri yang seharusnya sering berkoordinasi dengan perangkat desa,” jelas Yogik kepada Mediasuarapublik.

Yogik mengatakan, jika ia sudah mencoba berkomunikasi dengan Kepala Desa terkait masalah-masalah yang dialami. Namun Kepala Desa menjawab jika tidak ada anggaran.

“Sering saya ngobrol sama pak kades terkait hal ini, tapi beliaunya menjawab jika tidak ada anggaran. Padahal anggaran itu ada. Seperti wifi kantor desa juga tidak terbayar selama beberapa tahun dan akhirnya dikantor tidak ada wifi, itu juga berdampak pada laporan kita yang saat ini yang bersifat online semuanya tapi kita yang selalu disalahkan,” katanya.

Yogik juga mengungkapkan jika anggaran pengelolaan keuangan desa yang seharusnya berada dibawah naungan Sekretaris Desa (Sekdes) juga tidak diberikan oleh Kades Rebi.

“Yang menjadi hak kesekretariatan dibawah saya pertahunnya rata-rata 9 jutaan. Tapi dari awal saya menjabat tahun 2021 sampai saat ini saya tidak pernah menerima uang itu sama sekali,” ungkapnya.

Pada sesi yang sama, Kasi Perencanaan Desa Pamotan, Iswan mengungkapkan jika banyak anggaran desa yang juga diduga tidak dicairkan oleh Kades Rebi. ia juga mengatakan jika ada jabatan operator desa seharusnya dijabat oleh orang lain tapi orang tersebut diduga hanya dipakai namanya saja dan ia yang mengerjakan tugasnya.

“Seperti anggaran Operator Desa yang pertahunnya itu kurang lebih 7 juta 200 ribu. Tapi seharunya operator desa ini dijabat oleh Pak Karjani tapi semua pekerjaannya saya yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya saya juga tidak dikasih apa-apa sama pak kades. Seingat saya mulai tahun 2020 saya sudah mengerjakan tugas sebagai operator namun mulai 2020 itu sampai 2023 tidak dicairkan baru tahun 2024 kemaren saya dikasih dan itupun dibagi dua dengan bendahara desa padahal setiap tahunnya muncul anggaran tersebut di APBDes,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iswan, ada tunjangan RT dan RW yang belum sepenuhnya diberikan kepada yang bersangkutan.

“Ditahun 2024 ini ada anggaran penyediaan sarana tetap perkantoran yang nilainya kurang lebih Rp 17.025.773 yang tidak dicairkan, adalagi penyediaan operasional Pemerintah Desa dari anggaran Dana Desa senilai kurang lebih Rp. 25.800.000 pada APBDes tahun 2023 kemaren itu dicairkan, tapi seingat saya untuk 2020 sampai 2022 dan 2024 kemaren itu tidak dicairkan, adalagi anggaran yang nominalnya kurang lebih Rp. 7.500.000 untuk penyusunan atau pemutakhiran profil desa dari mulai 2020 sampai 2024 yang juga tidak dicairkan,” rincinya.

Sama halnya, lanjut Iswan, terdapat anggaran penyusunan RJPMDes RKPP Desa mulai tahun 2020 – 2024 kurang lebih Rp. 2.500.000 yang juga diduga tidak dikasihkan, selain itu ada juga anggaran untuk penyusunan keuangan desa kurang lebih Rp. 2.500.000 mulai tahun 2020 hingga 2024 yang diduga tidak dicairkan oleh Kades Rebi.

“Terakhir, ini ada anggaran untuk peningkatan pengelolaan keuangan Desa yang nominalnya kurang lebih Rp. 7.200.000, anggaran ini juga seingat saya mulai tahun 2020 hingga 2023 kemaren tidak dicairkan .

Bendahara Desa Pamotan, Sutono juga mengungkapkan jika Kepala Desa Pamotan, Rabi selalu menguasai uang pencairan Dana Desa dari Bank Jatim sendiri meski berangkat bersama dirinya.

“Saat pencairan memang selalu sama saya, tapi uang di teller bank itu langsung diambil dan dibawa sendiri oleh pak kades,” jelasnya.

Tak hanya itu, seusai mendapat laporan dari para perangkat desa mengenai hal tersebut, anggota LSM KPK TPIKOR DPD Kabupaten Lamongan, LSM BAKRI dan awak media dari SPL TV dan Surat Kabar Harian (SKH) Suara Publik melakukan investigasi lapangan setelah mendapat pengakuan dari ketua timlak, Sarman yang mengungkapkan jika dirinya hanya dicantumkan namanya saja tanpa mengetahui apa-apa dan tidak pernah menerima upah.

Benar saja, investigasi yang dilakukan menemukan banyak sekali kejanggalan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kades Rebi. [TIMSUSS]

Baca Berita investigasi di Desa Pamotan selengkapnya di : https://mediasuarapublik.com/2025/05/13/kasus-macetnya-pelayanan-di-desa-pamotan-anggaran-dana-desa-2024-diduga-dikorupsi-oleh-kepala-desa-pamotan/