SMAN 1 Ngadiluwih Diduga Lakukan Pungutan Liar

KEDIRI, Mediasuarapublik – Sejumlah wali murid siswa – siswi SMAN I Ngadiluwih Kabupaten Kediri, mengeluhkan adanya sumbangan bagi siswa baru. Menurut mereka, SMAN 1 Ngadiluwih masuk katagori surplus karena sering mendapat bantuan dari pemerintah melalui dana pokir atau aspirasi anggota dewan.

Hasil penelusuran Surat Kabar harian (SKH) Suara Publik beberapa siswa baru mengaku dimintai uang sebesar Rp 4.091.000,. Uang tersebut kata siswa yang tidak mau diketahui identitasnya mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk membayar seragam, pembelian buku, dan sumbangan pengembangan institusi (SPI).

“Kalau pas mau masuk sekolah, rata-rata bayar Rp 4.091.000,. untuk beli seragam, buku dan uang pembangunan,” ungkap salah seorang siswa saat akan pulang bersama rekan-rekannya.

Besaran uang yang harus dibayarkan itu dikeluhkan oleh salah satu wali murid yang tak mau diketahui identitasnya yang memiliki anak perempuan yang bersekolah di SMAN 1 Ngadiluwih.

Saat pertama masuk tahun 2022 lalu, wali murid ini mengaku dimintai uang sebesar Rp 4.091.000,. Peruntukkan uang itu digunakan membeli seragam dan buku  kemudian untuk uang pembangunan.

“Semua anak baru wajib bayar Rp 2 juta untuk seragam ples hijab Rp 141.000,  ribu  dan buku Rp 200.000 ribu dan uang pembangunan (SPI) Rp 1.750.000,” ungkapnya sambil mengeluarkan dan menunjukkan kuitansi dari dalam dompet.

Bagi orang tua ini, sumbangan itu cukuplah memberatkan. Apalagi bagi kalangan yang ekonominya menengah ke bawah.

“Kalau pribadi sih keberatan, karena termasuk lumayan besar. Tapi karena itu wajib, kita tetap membayar, meski harus mengangsur,” aku dia saat akan menjemput anaknya pulang sekolah.

Orang tua murid ini melanjutkan, sekolah tempat anaknya belajar ini sudah sangat bagus dan fasilitas lengkap. Selain mendapat BOS dari pemerintah, sekolah tersebut juga banyak mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah melalui aspirasi atau pokir anggota dewan. Untuk itu, dia berpendapat, seharusnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan siswa.

“Sebenarnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan orang tua. Apalagi seperti saya (sebut jenis pekerjaan dengan pendapatan tak menentu), soalnya sudah banyak bantuan yang masuk, baik dari BOS maupun dana pokir anggota dewan,” tandasnya. [Timsus]