Penuntasan Kasus Munir, Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc
2 min read
JAKARTA, Mediasuarapublik.com – Dalam upaya melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim ad hoc.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut, setelah dilakukannya Sidang Paripurna Jumat, (12/8/22). Akhirnya langkah itu diputuskan.
Dengan demikian, kasus Munir selanjutnya akan diproses mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Salah satu putusannya menyetujui pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat untuk Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib,” jelas Taufan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8).
Lebih lanjut, Taufan menjelaskan, pada sidang Paripurna Komnas HAM berikutnya akan ditentukan anggota tim dari komisioner dan yang mewakili unsur masyarakat.
“Berdasarkan UU No 26/2000, penetapan pelanggaran HAM berat atau tidak pada kasus Munir harus melalui penyelidikan pro justitia yang dilakukan Tim Ad Hoc,” paparnya
Hasil dari penyelidikan pro justitia itu, lanjut Taufan, nantinya akan dibawa ke sidang paripurna untuk diputuskan apakah merupakan pelanggaran HAM yang berat atau tidak.
“Jadi Tim Ad Hoc mesti melakukan penyelidikan pro justitia terlebih dahulu,” ujarnya.
Jika sudah ditetapkan sebagai HAM berat, Komnas HAM harus mengirimkan sejumlah berkas ke Kejaksaan Agung. Lalu, jika berkas dianggap lengkap, kasus Munir bisa disidangkan secara khusus dengan hakim ad hoc.
Diketahui sebelumnya, Komnas HAM bakal segera mengumumkan kejelasan status pembunuhan aktivis Munir Said Thalib sebagai kasus biasa atau pelanggaran HAM berat.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan pihaknya sudah memanggil setidaknya empat ahli untuk mendalami kasus Munir.
“Ini masuk ke penyelidikan pakai UU 26/200 (Pengadilan HAM) atau tidak, nanti akan diputuskan. Semoga dalam dua bulan ini beres,” kata Anam kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/5).
Pada September 2022 ini, kasus pembunuhan Munir berusia 18 tahun. Kasusnya terancam kedaluwarsa karena berdasarkan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, penuntutan pidana hapus setelah 18 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, seperti pembunuhan berencana.
Sementara itu, jika ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, kasus Munir tak akan kedaluwarsa. Penyelidikan akan dilakukan sesuai mekanisme UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. [AH/Yar]
